DPW Badak Banten Bentuk Tim Monitoring Tindak Lanjuti Temuan BPK RI pada Program Bang Andra
Lebak, Global Investigasi News – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badak Banten Provinsi Banten membentuk tim monitoring untuk menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pelaksanaan Program Bang Andra.
Langkah tersebut diambil sebagai respons atas temuan BPK RI terhadap 13 paket pekerjaan dalam Program Bang Andra yang berkaitan dengan mutu pekerjaan konstruksi, termasuk kualitas dan kekuatan beton pada sejumlah proyek infrastruktur jalan desa.
Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Asep Pahrudin, mengatakan pembentukan tim monitoring merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurut Asep, tim yang telah dibentuk akan melakukan pengumpulan data, pemantauan, serta pengecekan langsung ke lokasi pelaksanaan program. Selain itu, tim juga akan meminta keterangan dari berbagai pihak terkait guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan Program Bang Andra di lapangan.
“Sebagai organisasi kemasyarakatan yang lahir di Banten, kami memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi dan memastikan setiap program pembangunan berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Asep.
Ia menegaskan, DPW Badak Banten akan mengawal pelaksanaan program tersebut secara serius guna memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Asep menjelaskan, proses monitoring akan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil pemantauan nantinya akan dihimpun dalam bentuk laporan serta rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
Menurutnya, kegiatan monitoring tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Hasil audit BPK RI harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kami ingin mengetahui secara utuh bagaimana pelaksanaan program di lapangan sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan program ke depan,” katanya.
DPW Badak Banten juga berharap seluruh pihak dapat bersikap terbuka dan kooperatif selama proses monitoring berlangsung. Organisasi tersebut menilai pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Karena itu, pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan yang berkelanjutan di Banten,” pungkas Asep.
Wawan
About the Author
