PANGKALAN BUN, GINEWS — Pihak kuasa pendamping Jaka Suherman melalui Amat meminta bantuan Kapolres Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, untuk menelusuri keberadaan Sertifikat Nomor 00231 yang menurut keterangan Jaka telah dipinjam sejak 2014 dan hingga kini belum dikembalikan.
Amat menjelaskan, berdasarkan keterangan Jaka Suherman, sertifikat tersebut diserahkan langsung kepada AKBP Ma’mun, S.I.K., M.Si., yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Kotawaringin Barat. Penyerahan dokumen tersebut, menurut Jaka, dilakukan untuk keperluan verifikasi data.
“Menurut keterangan Jaka Suherman kepada kami, sertifikat itu diserahkan langsung kepada AKBP Ma’mun pada 2014 untuk keperluan verifikasi data. Namun, menurut keterangan Jaka, sampai sekarang sertifikat tersebut belum dikembalikan,” ujar Amat, Senin (12/10/2026).
Amat mengatakan, pihaknya saat ini mengalami kendala untuk menghubungi AKBP Ma’mun karena tidak memiliki nomor kontak yang bersangkutan. Pihaknya hanya memperoleh informasi bahwa AKBP Ma’mun saat ini bertugas di Jakarta. Informasi mengenai penugasan tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Atas kondisi tersebut, pihak kuasa pendamping berharap Kapolres Kobar saat ini dapat membantu memfasilitasi komunikasi dengan pihak terkait guna memperoleh penjelasan mengenai riwayat penyerahan dan keberadaan sertifikat tersebut.
“Kami berharap Kapolres Kobar dapat membantu menanyakan langsung kepada AKBP Ma’mun terkait sertifikat yang menurut keterangan klien kami diserahkan pada 2014 untuk keperluan verifikasi data. Kami ingin persoalan ini mendapatkan kejelasan dan diselesaikan dengan baik,” kata Amat.
Status Administrasi Sertifikat Perlu Ditelusuri
Selain meminta penelusuran keberadaan dokumen, pihak kuasa pendamping juga menginginkan kepastian mengenai status administrasi Sertifikat Nomor 00231.
Amat menyebutkan, AKP Hendro, yang menurut keterangannya saat ini bertugas sebagai Kepala Bagian Logistik Polres Kobar, sebelumnya pernah menyampaikan bahwa sertifikat tersebut tidak tercatat sebagai aset negara maupun aset Polres Kobar.
Meski demikian, pernyataan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan administrasi resmi oleh pihak berwenang. Penelusuran dokumen, catatan penerimaan, serta dasar penyimpanan sertifikat dinilai penting untuk memastikan status dan keberadaan dokumen tersebut.
Pihak kuasa pendamping berharap Polres Kobar dapat membantu melakukan penelusuran sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku, sehingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada redaksi, Jaka Suherman diketahui telah menandatangani surat kuasa kepada Amat sebagai kuasa pendamping dalam proses penanganan perkara di Polres Kotawaringin Barat.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat dasar hukum maupun administrasi yang sah untuk tetap menyimpan dokumen tersebut, pihak kuasa berharap sertifikat dapat dikembalikan kepada Jaka Suherman, sepanjang hak kepemilikan dan keabsahan dokumen tersebut telah diverifikasi.
Mengutamakan Penyelesaian Secara Baik
Amat menegaskan, pihaknya masih mengutamakan penyelesaian melalui komunikasi dan jalur administratif. Namun, apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian yang jelas, pihaknya mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut pihak kuasa pendamping, kejelasan mengenai keberadaan sertifikat dan status administrasinya penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi pihak yang mengaku sebagai pemilik dokumen tersebut.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari AKBP Ma’mun mengenai dugaan penyerahan sertifikat tersebut, maupun klarifikasi resmi dari Polres Kotawaringin Barat terkait catatan administrasi dan keberadaan Sertifikat Nomor 00231.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan serta memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(AGUS/GINEWS)







