HALMAHERA SELATAN, MALUKU UTARA – Dugaan belum dilunasinya upah pekerja pembongkaran 13 unit pendingin ruangan atau Air Conditioner (AC) di lingkungan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menuai sorotan.
Kepala Dinas PTSP Halsel, Nasir Koda, diminta memberikan penjelasan terkait dugaan belum dibayarkannya seluruh upah dua orang pekerja yang mengerjakan pembongkaran 13 unit AC di kantor lama PTSP sejak tahun 2025.
Bahkan, Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba, didesak segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas PTSP apabila dugaan tersebut terbukti benar.
Salah satu pekerja berinisial KD mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekannya berinisial AN telah menyelesaikan pekerjaan pembongkaran sebanyak 13 unit AC pada tahun 2025, bertepatan dengan bulan suci Ramadan.
Menurut KD, upah pekerjaan yang disepakati sebesar Rp300.000 per unit. Dengan demikian, total upah pembongkaran 13 unit AC mencapai Rp3.900.000.
Namun, dari total tersebut, KD mengaku hanya menerima pembayaran sebesar Rp1.500.000. Sementara sisa upah sebesar Rp2.400.000 hingga November 2026 belum juga dilunasi.
“Kami dengan teman punya upah kerja yang baru dibayar Rp1.500.000. Sisanya Rp2.400.000 belum dibayar. Kami sudah berulang kali datang ke kantor PTSP untuk menagih, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian. Saya sendiri sudah bosan bolak-balik,” ungkap KD dengan nada kecewa.
KD menjelaskan, dirinya pernah mendatangi kantor PTSP untuk meminta pelunasan upah tersebut. Namun, menurut pengakuannya, Kepala Dinas mengarahkannya untuk berkoordinasi dengan bendahara.
Ketika menemui bendahara, KD mengaku tidak mendapatkan kepastian pembayaran dengan alasan belum tersedianya anggaran.
“Saya datang menghadap Kepala Dinas untuk mengambil upah kami, tetapi saya diarahkan menemui bendahara. Setelah saya menghadap bendahara, hasilnya nihil. Bahkan, sempat terjadi adu mulut karena saya merasa hanya dipingpong tanpa mendapatkan kepastian,” jelasnya.
Lebih lanjut, KD menyebutkan bahwa pembayaran sebesar Rp1.500.000 tersebut diberikan oleh Sekretaris Dinas PTSP berinisial ILA di kediamannya, bukan melalui pembayaran langsung di kantor.
Ia mengaku kecewa karena pekerjaan yang telah diselesaikan sejak tahun 2025 hingga memasuki November 2026 belum mendapatkan pelunasan sebagaimana yang diharapkan.
Menurut KD, dirinya bersama AN bahkan sempat mempertimbangkan untuk mengikhlaskan sisa pembayaran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa uang itu merupakan hak pekerja yang diperoleh melalui tenaga dan keringat sendiri.
“Teman saya AN pernah bilang supaya diikhlaskan saja. Tetapi saya tidak mau, karena itu hasil keringat kami. Kami bukan pegawai, kami pekerja. Kami hanya meminta hak atas pekerjaan yang sudah kami selesaikan,” tegasnya.
KD juga menyampaikan bahwa nominal Rp2.400.000 mungkin dianggap kecil oleh sebagian orang. Namun, bagi dirinya, uang tersebut sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Saya tidak akan diam. Saya tetap akan menuntut hak saya karena itu hasil keringat saya sendiri. Saya berharap Kepala Dinas PTSP, Nasir Koda, segera menyelesaikan sisa upah kami. Jangan sampai pekerja kecil harus terus-menerus menagih haknya tanpa kepastian,” ujarnya.
BUPATI DIMINTA EVALUASI KADIS PTSP
Persoalan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hak pekerja yang mengaku telah menyelesaikan pekerjaan, tetapi belum menerima pembayaran secara penuh.
Apabila keterangan pekerja tersebut benar dan didukung bukti-bukti yang sah, maka pihak Dinas PTSP perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab belum dilunasinya sisa pembayaran tersebut.
Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba, diminta tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Evaluasi terhadap Kepala Dinas PTSP, Nasir Koda, dinilai perlu dilakukan guna memastikan tanggung jawab, kedisiplinan, serta tata kelola administrasi keuangan di lingkungan organisasi perangkat daerah berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah daerah juga perlu menelusuri apakah pekerjaan pembongkaran 13 unit AC tersebut memiliki dasar administrasi, bukti pekerjaan, kesepakatan upah, serta mekanisme pembayaran yang jelas.
TINJAUAN HUKUM DAN ASAS TANGGUNG JAWAB
Secara hukum, apabila terdapat kesepakatan pekerjaan dan pembayaran upah yang dapat dibuktikan, maka kewajiban pembayaran perlu diselesaikan sesuai perjanjian para pihak.
Persoalan ini juga perlu ditelusuri dari sisi administrasi pengelolaan keuangan daerah, terutama apabila pembayaran pekerjaan tersebut bersumber dari anggaran pemerintah daerah.
Namun, dugaan keterlambatan atau belum dilunasinya pembayaran tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Harus ada pemeriksaan terhadap dokumen pekerjaan, sumber anggaran, bukti pembayaran, serta unsur hukum lainnya oleh pihak yang berwenang.
Karena itu, transparansi dan klarifikasi dari Kepala Dinas PTSP maupun bendahara sangat diperlukan agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai alasan belum dilunasinya sisa upah tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada Kepala Dinas PTSP Nasir Koda dan pihak terkait.
Prinsipnya, pekerja berhak mendapatkan kejelasan atas pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan. Jangan sampai tenaga dan keringat pekerja kecil justru diabaikan di tengah tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan anggaran secara profesional.
Bupati Halsel diminta segera turun tangan, mengevaluasi persoalan ini, serta memastikan hak kedua pekerja tersebut mendapatkan penyelesaian yang jelas dan bertanggung jawab.
Kabiro Halsel
(Alimudin)







