GLOBAL INVESTIGASI NEWS
Mengungkap Fakta, Menyuarakan Kebenaran
Cepat – Akurat – Berimbang – Terpercaya
JANGAN HANYA TANGKAP PEKERJA PETI! PEMODAL, AKTOR UTAMA, DAN PENADAH EMAS ILEGAL DI MERANGIN HARUS DIUSUT TUNTAS
Publik Pertanyakan Penegakan Hukum: Jika Ada Pengakuan Tersangka Mengenai Lima Orang yang Diduga Terlibat, Mengapa Pihak Lain Belum Diproses Hukum?
MERANGIN, JAMBI – Penindakan terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, kembali menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penangkapan para pekerja lapangan, tetapi juga menyentuh pemodal, pemilik alat berat, pengendali operasional, pemasok bahan bakar, penampung, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Penegakan hukum terhadap PETI harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh tebang pilih. Sebab, aktivitas pertambangan tanpa izin bukan hanya melibatkan pekerja yang berada di lokasi, melainkan berpotensi memiliki jaringan pembiayaan, pengoperasian, distribusi, serta pemasaran hasil tambang.
Pertanyaan mendasar yang kini berkembang di tengah masyarakat Merangin adalah: mengapa penindakan selama ini lebih banyak menyasar pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga menjadi pemodal dan pengendali kegiatan justru belum seluruhnya terungkap ke publik?
PENGAKUAN TERSANGKA HARUS DIDALAMI
Informasi yang menjadi perhatian redaksi menyebutkan adanya pengakuan seorang tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diduga menyebut lima orang lain terkait aktivitas PETI tersebut.
Jika informasi ini benar, aparat penegak hukum perlu mendalami keterangan tersebut secara profesional, memeriksa pihak-pihak yang disebutkan, serta mencocokkannya dengan alat bukti lainnya.
Pengakuan tersangka tidak boleh diabaikan, tetapi juga tidak serta-merta menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa didukung bukti yang cukup.
Dalam proses pembuktian perkara pidana, Pasal 184 KUHAP mengatur lima jenis alat bukti yang sah, yakni:
- Keterangan saksi.
- Keterangan ahli.
- Surat.
- Petunjuk.
- Keterangan terdakwa.
Dengan demikian, apabila terdapat keterangan dalam BAP yang mengarah kepada pihak lain, penyidik diharapkan menelusuri fakta tersebut melalui pemeriksaan saksi, dokumen, keterangan ahli, petunjuk, serta bukti lain yang relevan.
Publik berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penyidikan dan apakah seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan telah diperiksa sesuai ketentuan hukum.
TELUSURI PEMODAL DAN JARINGAN PENADAH EMAS
Hal yang tidak kalah penting adalah menelusuri ke mana hasil tambang emas ilegal tersebut dipasarkan.
Siapa yang membeli? Siapa yang menampung? Dari mana sumber pembiayaan operasional? Siapa pemilik alat berat? Siapa yang mengendalikan aktivitas di lapangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bagian dari pengembangan penyidikan.
Penegakan hukum tidak cukup hanya dengan mengamankan pekerja yang menjalankan aktivitas di lokasi tambang. Aparat juga perlu menelusuri aliran uang, kepemilikan peralatan, transaksi jual beli emas, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang ditemukan.
Apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
PUBLIK MENANTI KETEGASAN KAPOLDA JAMBI
Kepemimpinan Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo menjadi perhatian masyarakat dalam upaya pemberantasan PETI di wilayah Kabupaten Merangin.
Sejumlah kegiatan razia dan penertiban di beberapa lokasi PETI dilaporkan telah memberikan dampak terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima redaksi, aktivitas PETI di sejumlah titik di Merangin disebut mengalami penghentian operasional.
Langkah penertiban tersebut patut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang berkelanjutan. Namun, masyarakat tentu berharap tindakan tersebut tidak berhenti pada pembubaran aktivitas di lapangan.
Penindakan harus dilanjutkan dengan pengungkapan siapa yang membiayai, mengendalikan, mengoperasikan, serta mengambil keuntungan dari kegiatan pertambangan tanpa izin.
Jangan sampai pekerja lapangan menjadi pihak yang paling mudah dijerat hukum, sementara pihak yang diduga memiliki peran lebih besar justru tidak tersentuh proses penyidikan.
JANGAN ADA TEBANG PILIH DALAM PENEGAKAN HUKUM
Publik juga mengingatkan pentingnya prinsip penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu sebagaimana semangat yang kerap disampaikan dalam kebijakan pimpinan Polri, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Penegakan hukum harus berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan besar kecilnya peran seseorang ataupun kedudukannya dalam jaringan pertambangan ilegal.
Kini masyarakat menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk mengungkap seluruh mata rantai PETI di Kabupaten Merangin.
Kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal merupakan persoalan serius. Sungai, tanah, dan kawasan lingkungan yang terdampak membutuhkan perhatian serta penanganan nyata. Karena itu, penindakan hukum harus berjalan seiring dengan upaya pemulihan lingkungan.
GLOBAL INVESTIGASI NEWS berharap Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo beserta jajaran tidak hanya fokus pada penertiban pekerja tambang, tetapi juga mengembangkan penyidikan hingga mengungkap pemodal, aktor utama, pemilik alat berat, penampung emas, dan seluruh pihak yang terbukti terlibat.
Jangan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Penegakan hukum yang berkeadilan harus mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, tanpa tebang pilih dan tanpa pandang bulu.
Masyarakat kini menunggu: kapan aktor utama di balik aktivitas PETI Kabupaten Merangin benar-benar dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum?
Tim Redaksi GLOBAL INVESTIGASI NEWS
SEO
PETI Merangin: Publik Desak Pemodal dan Penadah Emas Ilegal Diusut
Slug: peti-merangin-publik-desak-pemodal-penadah-emas-ilegal-diusut
Kategori: Investigasi / Hukum dan Kriminal
Kata kunci: PETI Merangin, Tambang Emas Ilegal Jambi, Kapolda Jambi, Irjen Pol Widodo, Pemodal PETI, Penadah Emas Ilegal, Penegakan Hukum.







