LABUHA, HALMAHERA SELATAN – Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri Maluku Utara (LSM-KANe Malut) menyoroti kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang kembali mengaktifkan Fasri Muhammad sebagai Kepala Desa Tawa, Kecamatan Gane Barat Selatan.
LSM-KANe menilai keputusan tersebut perlu dievaluasi secara serius, terutama dengan mempertimbangkan sejumlah persoalan yang sebelumnya diduga terjadi selama kepemimpinan Fasri Muhammad.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan belum diselesaikannya hak keuangan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disebut-sebut tertunggak sejak tahun 2023–2024, dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.
Menurut LSM-KANe, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, pembayaran hak keuangan perangkat desa dan BPD merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
LSM-KANe mempertanyakan dasar dan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mengambil keputusan untuk kembali mengaktifkan Fasri Muhammad sebagai Kepala Desa Tawa.
Organisasi tersebut meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka alasan pengaktifan kembali tersebut, termasuk memastikan apakah seluruh persoalan yang sebelumnya mencuat telah diselesaikan atau masih menyisakan tanggung jawab yang harus dipenuhi.
Atas kondisi itu, LSM-KANe menilai rekam jejak kepemimpinan Fasri Muhammad perlu menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah daerah sebelum mengambil kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan kepemimpinan di Desa Tawa.
LSM-KANe menegaskan bahwa jabatan kepala desa bukanlah hak istimewa untuk kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, serta keberpihakan kepada masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah daerah mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan persoalan yang masih menjadi keluhan masyarakat dan aparatur desa. Hak-hak perangkat desa dan BPD harus mendapatkan kepastian penyelesaian,” demikian sikap LSM-KANe.
Karena itu, LSM-KANe mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba, bersama instansi teknis terkait agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengaktifan kembali Fasri Muhammad sebagai Kepala Desa Tawa.
LSM-KANe juga meminta pemerintah daerah memastikan dugaan tunggakan hak keuangan perangkat desa dan BPD diperiksa serta ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Fasri Muhammad selaku Kepala Desa Tawa maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tetap perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab guna menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
LSM-KANe menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa maupun kebijakan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
Pengawasan tersebut, menurut LSM-KANe, merupakan bagian dari upaya mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan…(*)







