Lampung Timur – Sejumlah petani di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, mengeluhkan dugaan ketidaksesuaian penyaluran dana bantuan program swasembada pangan yang digulirkan pemerintah pusat.
Hal tersebut terungkap saat tim Global Investigasi News melakukan kunjungan lapangan beberapa hari lalu. Berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan warga, mayoritas masyarakat Desa Gunung Mekar yang berprofesi sebagai petani padi mengaku tidak menerima bantuan sesuai dengan nominal yang diinformasikan.
Program yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung swasembada pangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini diketahui mencakup pendataan lahan sawah, baik irigasi maupun tadah hujan, serta penyaluran bantuan kepada kelompok tani.
Menurut informasi yang dihimpun, setiap kelompok tani disebut-sebut menerima dana sebesar Rp900.000 per anggota. Namun, di lapangan, sejumlah petani mengaku hanya menerima sekitar Rp150.000 per orang.
“Seharusnya kami menerima lebih besar, tapi kenyataannya hanya Rp150.000 yang kami terima,” ujar salah satu anggota kelompok tani saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Dinas UPTD Pertanian Kecamatan Jabung, Mujio, tidak dapat ditemui saat kunjungan dilakukan. Ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, yang bersangkutan menyampaikan sedang mengikuti pelatihan di luar daerah.
Di sisi lain, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Gunung Mekar juga belum berhasil ditemui untuk dimintai klarifikasi terkait informasi yang beredar di kalangan petani.
Kondisi ini memunculkan berbagai asumsi di tengah masyarakat. Sejumlah warga menduga adanya ketidaksesuaian dalam distribusi dana bantuan dari pemerintah pusat kepada anggota kelompok tani.
“Beberapa pengurus kelompok tani terkesan sulit ditemui. Kami menduga ada yang tidak beres dengan penyaluran dana tersebut,” ungkap seorang warga saat diwawancarai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait segera melakukan klarifikasi dan penelusuran agar program swasembada pangan dapat berjalan transparan dan tepat sasaran.
Reporter: Hairul Ali / Deni
About the Author
