HALMAHERA SELATAN, MALUKU UTARA – Persoalan pengelolaan dana eks pengungsi di Kabupaten Halmahera Selatan kembali menuai sorotan publik. Setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan yang memuaskan masyarakat, kini sejumlah orang yang mengaku sebagai pengurus dana eks pengungsi kembali turun ke desa-desa untuk melakukan pendataan sekaligus meminta setoran sebesar Rp150 ribu per kepala keluarga (KK).
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, sejak tahun 2020, warga disebut-sebut telah dimintai sejumlah uang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp50 ribu, Rp100 ribu, Rp150 ribu, Rp200 ribu hingga jutaan rupiah.
Bahkan, beredar informasi adanya masyarakat yang menyerahkan uang dalam jumlah mencapai ratusan juta rupiah.
Pengumpulan uang tersebut kala itu disebut-sebut untuk kepentingan pengurusan dana eks pengungsi melalui pengurus yang berada di Jakarta. Namun, hingga November 2026, masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana hasil pengurusan tersebut, termasuk kejelasan jumlah dana yang telah terkumpul dan pertanggungjawaban penggunaannya.
Ironisnya, persoalan lama yang belum mendapatkan penjelasan secara terbuka kini kembali mencuat. Pengurus yang mengatasnamakan perjuangan dana eks pengungsi kembali mendatangi masyarakat dan meminta setoran Rp150 ribu per KK.
Berdasarkan informasi yang beredar di grup media sosial Info Halsel melalui unggahan akun Faris Haris, sejumlah pihak yang mengurus dana eks pengungsi disebut sedang berada di Desa Panambuang untuk melakukan pertemuan dan pendataan masyarakat.
Dalam unggahan tersebut juga disebutkan sekitar 200 warga Desa Panambuang telah menyetorkan uang masing-masing Rp150 ribu. Masyarakat dikabarkan dijanjikan akan menerima dana sebesar Rp5 juta per KK apabila proses pengurusan berhasil.
Jika informasi tersebut benar, maka pengumpulan uang dari masyarakat kembali menimbulkan pertanyaan serius.
Apa dasar hukum pungutan tersebut? Siapa yang memberikan kewenangan kepada pengurus untuk mengumpulkan uang? Ke mana dana yang terkumpul sejak 2020 dialirkan, dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Publik tidak boleh hanya disuguhi janji pencairan dana tanpa penjelasan mengenai mekanisme, legalitas, serta kepastian penyalurannya.
Laporan Pernah Masuk Polres Halsel, Publik Pertanyakan Perkembangannya
Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena sebelumnya dugaan pengumpulan dana eks pengungsi tersebut diinformasikan telah dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan pada tahun 2023.
Bahkan, sejumlah saksi disebut telah dimintai keterangan oleh penyidik. Pemeriksaan tersebut dikabarkan dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sekitar lima orang saksi.
Namun, hingga kini masyarakat masih mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut.
Apakah perkara itu masih dalam proses penyelidikan, telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, atau justru dihentikan? Publik membutuhkan penjelasan resmi agar tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Atas dasar itu, Kapolres Halmahera Selatan didesak segera memberikan perhatian serius dengan memanggil dan meminta klarifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana eks pengungsi, termasuk pengurus yang disebut bermarkas di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan.
Aparat penegak hukum juga diminta menelusuri legalitas organisasi yang dikenal dengan nama KEPTON, struktur kepengurusannya, sumber kewenangannya, serta mekanisme pengumpulan dan pengelolaan uang masyarakat.
Jika ditemukan indikasi adanya pungutan tanpa dasar hukum, penyalahgunaan dana, atau perbuatan lain yang merugikan masyarakat, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan Biarkan Masyarakat Terus Dibebani Janji
Persoalan dana eks pengungsi bukan sekadar persoalan administrasi ataupun pendataan. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat yang selama bertahun-tahun menaruh harapan terhadap janji memperoleh hak mereka.
Masyarakat tentu berhak mengetahui siapa yang mengelola uang yang telah disetorkan, berapa jumlah keseluruhannya, untuk kepentingan apa uang tersebut digunakan, serta apa hasil nyata dari proses pengurusan yang selama ini dijanjikan.
Jangan sampai masyarakat kembali diminta mengeluarkan uang dengan iming-iming memperoleh Rp5 juta per KK, sementara setoran sebelumnya belum memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
Kini pertanyaan publik semakin keras: Jika sejak tahun 2020 masyarakat telah dimintai uang dalam jumlah besar, bahkan disebut-sebut mencapai miliaran rupiah, lalu ke mana uang tersebut? Siapa yang bertanggung jawab?
Masyarakat tidak meminta janji baru. Mereka hanya menginginkan transparansi, kejelasan, dan kepastian hukum.
Polres Halmahera Selatan diharapkan segera membuka perkembangan penanganan laporan tersebut secara profesional dan transparan.
Sebab, jangan sampai persoalan yang menyangkut harapan masyarakat eks pengungsi terus berlarut-larut tanpa kepastian dan pertanggungjawaban.
Kabiro Halsel
(Alimudin)







