Global Investigasi News, Mandailing Natal, 21 April 2026 – Dugaan keterlibatan oknum prajurit dari Kodam I/Bukit Barisan dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Isu ini bahkan disebut telah meluas hingga ke tingkat nasional, seiring maraknya pemberitaan di sejumlah media daring dalam beberapa waktu terakhir.
Di kalangan masyarakat, beredar anggapan bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut mendapat perlindungan dari oknum aparat. Ungkapan tersebut, menurut sejumlah warga, kerap terdengar dalam percakapan sehari-hari, khususnya di wilayah sekitar lokasi pertambangan.
Sejumlah jurnalis yang melakukan penelusuran langsung ke lokasi tambang mengaku menemukan indikasi keterlibatan pihak tertentu dalam pengamanan aktivitas ilegal tersebut. Dalam proses konfirmasi, muncul inisial AL yang diduga berperan dalam pengamanan tambang.
Namun, upaya konfirmasi yang dilakukan seorang jurnalis melalui sambungan telepon justru mendapat respons bernada intimidatif. Hal itu disampaikan oleh Nasution, salah satu jurnalis yang turut mendengar percakapan tersebut.
“Alih-alih memberikan klarifikasi, yang bersangkutan justru melontarkan kalimat bernada ancaman,” ujar Nasution, Senin (21/4/2026).
Menurutnya, kalimat yang disampaikan terkesan mengintimidasi dan tidak mencerminkan sikap profesional seorang aparat. Peristiwa tersebut pun memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk aktivis mahasiswa.
Muhammad Amarullah, aktivis mahasiswa Sumatera Utara, menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh oknum tersebut. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemitraan antara TNI dan rakyat.
“Jurnalis menjalankan tugasnya sesuai fungsi kontrol sosial. Tidak seharusnya mendapat perlakuan intimidatif, apalagi dari aparat yang seharusnya melindungi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa jika dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas PETI benar adanya, maka hal tersebut harus ditindak secara tegas melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Sejumlah jurnalis dan aktivis pun mendesak Pangdam I/Bukit Barisan untuk segera melakukan klarifikasi dan investigasi internal terkait dugaan tersebut. Mereka juga meminta agar oknum yang bersangkutan diproses sesuai ketentuan hukum, termasuk melalui peradilan militer apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kodam I/Bukit Barisan terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit tersebut maupun insiden intimidasi terhadap jurnalis.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan aktivitas PETI di berbagai daerah, yang tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial serta mencederai prinsip penegakan hukum. *** Team
Photo : Ilustrasi
About the Author
