Globalinvestigasi.my id. Jakarta – Listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi masyarakat. Kehadirannya menopang hampir seluruh aktivitas kehidupan, mulai dari penerangan, memasak, penyimpanan bahan makanan, menunjang kegiatan pendidikan dan pekerjaan, hingga menggerakkan roda perekonomian dan industri. Semua aspek tersebut bergantung pada pasokan listrik yang andal dan stabil.
Sayangnya, hak dasar masyarakat atas layanan listrik yang memadai dinilai semakin terancam akibat buruknya kinerja PT PLN (Persero) yang dianggap gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Yudhistira, mengatakan kondisi tersebut sulit dibantah karena Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis energi yang nyata dan mengkhawatirkan.
“Masalah utamanya sangat jelas. Selama hampir lima tahun terakhir (2021–2026), tidak ada pertumbuhan maupun pengembangan pembangkit listrik yang signifikan. Kebutuhan listrik masyarakat terus meningkat seiring perkembangan zaman, pertumbuhan penduduk, dan ekspansi ekonomi. Namun, penambahan kapasitas pembangkit baru tidak berjalan sesuai rencana,” kata Yudhistira di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut semakin memburuk dalam beberapa hari terakhir, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Sistem kelistrikan mengalami defisit daya hingga 1.500 MW yang memicu pemadaman bergilir serta gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah.
“Ini bukan musibah yang datang secara tiba-tiba, melainkan akibat dari dua kelalaian besar. Pertama, pembangkit listrik yang sudah ada tidak dirawat secara optimal sehingga sering mengalami kerusakan dan gangguan mendadak. Kedua, tidak ada pembangkit listrik baru yang berhasil diselesaikan dan dioperasikan untuk menutup kekurangan daya tersebut,” tegasnya.
Yudhistira menilai, di balik berbagai persoalan yang terjadi saat ini, ada satu pihak yang paling bertanggung jawab, yakni Darmawan Prasodjo selaku Direktur Utama PLN sejak 2021 hingga sekarang.
“Jika menelusuri rekam jejak kinerjanya selama menjabat, data dan fakta berbicara dengan sangat jelas. Tidak ada keputusan besar, langkah strategis, maupun terobosan signifikan yang mampu mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik baru,” ujarnya.
Ia menuding Darmawan memimpin perusahaan listrik negara tersebut tanpa menghadirkan perubahan berarti, sehingga infrastruktur kelistrikan terus menua tanpa adanya langkah pengembangan dan perbaikan yang memadai.
Kegagalan Eksekusi RUPTL 2021–2030
Menurut Yudhistira, setiap tahun PLN menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan target penambahan kapasitas pembangkit yang harus beroperasi dan tersambung ke sistem. Namun realisasinya dinilai jauh dari target yang telah ditetapkan.
Berikut data yang disampaikannya:
Tahun| Target Penambahan Kapasitas (MW)| Realisasi Terpasang dan Beroperasi (MW)| Persentase
2021| 2.850 MW| 320 MW| 11%
2022| 3.120 MW| 415 MW| 13%
2023| 3.480 MW| 580 MW| 17%
2024| 3.750 MW| 720 MW| 19%
2025| 4.010 MW| 890 MW| 22%
Total| 17.210 MW| 2.925 MW| 17%
Sumber: Sistem Jawa-Bali, RUPTL 2021–2030, dan Laporan Kinerja PLN.
Artinya, dari total sekitar 17.200 MW kapasitas pembangkit yang seharusnya sudah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, khususnya di Jawa dan Bali, hanya kurang dari 3.000 MW yang benar-benar terealisasi. Sementara lebih dari 14.000 MW pembangkit yang direncanakan belum terbangun atau mengalami keterlambatan.
“Inilah yang menyebabkan cadangan daya terus menipis hingga akhirnya terjadi kekurangan pasokan listrik seperti sekarang,” ujarnya.
Janji Transisi Energi Hijau yang Dinilai Tak Terealisasi
Yudhistira juga menyoroti komitmen PLN dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
“Darmawan Prasodjo sangat sering berbicara mengenai transisi energi hijau dan menjanjikan pembangunan pembangkit tenaga surya, air, maupun angin dalam jumlah besar. Namun realisasi di lapangan sangat jauh dari target yang diumumkan,” katanya.
Ia menyebut target EBT dalam RUPTL 2021–2025 untuk Sistem Jawa-Madura-Bali mencapai 7.800 MW. Namun hingga kini, pembangkit energi terbarukan yang berhasil selesai dan tersambung ke jaringan baru sekitar 810 MW.
“Hasilnya, kurang dari 11 persen yang tercapai. Dari ribuan megawatt yang dijanjikan, hanya sebagian kecil yang benar-benar beroperasi. Sementara di lapangan kita masih bergantung pada pembangkit batu bara yang sudah tua dan kurang efisien, tanpa pengganti yang memadai,” ujarnya.
Menurut Yudhistira, selama menjabat Darmawan lebih dikenal karena kemampuan komunikasi dan pencitraannya dibandingkan capaian nyata dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan.
“Janji-janji yang disampaikan ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat maupun kemajuan sektor energi nasional,” tambahnya.
Ia juga menilai berbagai kebijakan yang diambil lebih berorientasi pada kepentingan tertentu dibandingkan kepentingan publik.
“Segala kebijakannya dinilai hanya berorientasi pada upaya mempertahankan jabatan.
Bahkan beredar keresahan di kalangan vendor mengenai adanya dugaan pemotongan hingga tiga persen pada paket proyek bernilai besar agar proses persetujuan lebih cepat. Artinya, ia tidak menjalankan tugas sebagai Direktur Utama untuk melayani kebutuhan listrik sekitar 280 juta rakyat Indonesia,” paparnya.
Akibat kondisi tersebut, lanjutnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Rumah tangga terganggu aktivitasnya akibat listrik yang sering padam, pelajar kesulitan belajar, pedagang dan pelaku usaha mengalami kerugian, sementara sektor industri terganggu operasionalnya karena pasokan listrik yang tidak stabil.
Yudhistira menegaskan bahwa krisis energi yang terjadi saat ini merupakan bukti nyata kegagalan kepemimpinan Darmawan Prasodjo dalam mengelola PLN.
“Ia dinilai gagal menjalankan amanah publik dan tidak mampu mengeksekusi berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Ke depan, PLN tidak boleh dipimpin oleh sosok yang hanya pandai berbicara dan berjanji tanpa diiringi capaian nyata. Masyarakat berhak mendapatkan layanan listrik yang andal, stabil, dan terjamin.
Hal itu sulit terwujud apabila manajemen puncak masih dipimpin oleh orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan rakyat,” tandasnya.
About the Author
