ACEH SINGKIL – 10 Juni 2026
Seorang pemuda dan pemerhati sosial Aceh Singkil, Suhermi, menyuarakan kekecewaannya terhadap respons Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Singkil terkait insiden joget saat aksi demonstrasi pada 8 Juni 2026 lalu.
Suhermi menilai, sikap Ketua MPU yang memilih mengkritik melalui media sosial justru bertolak belakang dengan peran ulama sebagai pembimbing moral yang seharusnya hadir secara langsung di tengah masyarakat.
Dalam unggahannya di media sosial, Suhermi menegaskan bahwa masyarakat Aceh Singkil memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap MPU sebagai benteng moral daerah.
Namun, ia menyayangkan ketika figur utama lembaga tersebut lebih memilih berperan sebagai “netizen” yang memberikan komentar di ruang digital, ketimbang menjalankan fungsi amar ma’ruf nahi munkar secara langsung di lokasi kejadian.
“Sangat disayangkan ketika Ketua MPU, yang saat itu hadir fisik di tengah-tengah massa, justru memilih diam di lapangan dan baru bersuara keras di media sosial setelah video joget-joget viral.
Seharusnya, sebagai seorang ayah dan ulama, beliau memberikan nasihat atau teguran langsung saat kejadian berlangsung, bukan setelahnya,” ujar Suhermi.
Suhermi menyoroti minimnya intervensi preventif dari para pemangku otoritas moral dan keamanan saat insiden terjadi.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan jika MPU, bersama Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) yang juga berada di lokasi, tidak mengambil langkah pembinaan saat massa terlihat berjoget.
“Jika tindakan tersebut dianggap melanggar etika, kemana fungsi pengawasan dan pembinaan saat itu? Massa berjoget bukanlah bentuk pesta hura-hura, melainkan ekspresi kelelahan dan kejenuhan menunggu komitmen Bupati untuk menandatangani surat pernyataan.
Di momen itulah kehadiran ulama untuk menenangkan dan mengarahkan sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Bagi Suhermi, pendekatan keulamaan yang efektif adalah kehadiran yang solutif dan edukatif di lapangan.
Kritikan pasca-kejadian di media sosial dinilai kurang substansial dan berpotensi mengalihkan perhatian publik dari akar masalah, yaitu lambannya respons pemerintah terhadap tuntutan korban bencana banjir.
“Masyarakat membutuhkan MPU yang fokus menyelesaikan persoalan sosial dan substansi perjuangan warga, bukan sekadar merespons gejala permukaan.
Teguran langsung di lokasi akan jauh lebih bermakna dan mendidik daripada pernyataan viral di ruang publik digital,” tutup Suhermi.
Kritik ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan dan aparat keamanan, untuk lebih proaktif dalam membimbing masyarakat secara langsung, serta memastikan bahwa setiap aksi sosial tetap berjalan dalam koridor yang tertib dan bermartabat.(*)
About the Author
