PULANG PISAU – GLOBAL INVESTIGASINEWS 19 November 2026,secara resmi menyampaikan surat permohonan konfirmasi kepada Inspektur Kabupaten Pulang Pisau, Hayes Hendra, terkait pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebesar Rp20 miliar pada Tahun Anggaran 2026.
Surat bernomor 20/GIN-PP/XI/2026 tersebut ditujukan langsung kepada Inspektur Kabupaten Pulang Pisau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Permohonan konfirmasi ini dilakukan menyusul keterangan Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Rifa’i, yang menyatakan bahwa dana Banpres Karhutla sebesar Rp20 miliar telah habis digunakan.
Atas pernyataan tersebut, redaksi memandang perlu memperoleh penjelasan mengenai sejauh mana pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan anggaran tersebut, termasuk pemeriksaan administrasi, bukti transaksi, dokumen kontrak pengadaan, serta kesesuaian realisasi fisik di lapangan.
Dalam surat tersebut, redaksi mempertanyakan apakah Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan penggunaan dana Banpres Karhutla dan memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai peruntukan serta kebutuhan penanganan Karhutla.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada pengadaan kendaraan operasional, mobil pemadam kebakaran, sepeda motor, dan kendaraan roda tiga (Tossa), termasuk apakah pengadaan tersebut telah masuk dalam objek pengawasan Inspektorat.
Redaksi juga meminta penjelasan apakah dalam proses monitoring atau pemeriksaan ditemukan catatan, kekurangan administrasi, ketidaksesuaian realisasi fisik, maupun indikasi penyimpangan penggunaan anggaran.
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
Hal mendasar lainnya yang menjadi perhatian adalah pernyataan bahwa dana Rp20 miliar telah habis digunakan. Inspektorat diminta menjelaskan apakah seluruh kegiatan dan pengadaan yang dibiayai anggaran tersebut benar-benar telah selesai dilaksanakan serta didukung dokumen pertanggungjawaban yang sah.
Apabila pemeriksaan menyeluruh belum dilakukan, redaksi juga meminta penjelasan apakah Inspektorat memiliki rencana melakukan audit atau pemeriksaan lebih lanjut.
Tim Redaksi GLOBAL INVESTIGASINEWS menegaskan bahwa konfirmasi ini bukan merupakan tuduhan adanya penyimpangan, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk memperoleh informasi yang objektif, transparan, dan berimbang.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana negara sebesar Rp20 miliar digunakan, apakah pelaksanaannya sesuai peruntukan, serta bagaimana pertanggungjawabannya secara administrasi maupun fisik.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih menunggu tanggapan dan penjelasan resmi dari Inspektur Kabupaten Pulang Pisau, Hayes Hendra.
GLOBAL INVESTIGASINEWS tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Romi)







