LAHAT, SUMATERA SELATAN – GLOBAL INVESTIGASI NEWS
Dugaan pungutan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp100.000 per siswa setiap bulan di SMA Negeri 1 Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, menjadi sorotan setelah adanya laporan dari sejumlah wali murid.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Media GLOBAL INVESTIGASI NEWS Sumatera Selatan melakukan penelusuran pada Jumat (30/10/2026).
Dalam penelusuran tersebut, awak media meminta keterangan kepada seorang siswi yang ditemui di luar pagar sekolah saat sedang berbelanja. Ketika ditanya mengenai adanya pembayaran SPP, siswi tersebut membenarkan bahwa terdapat pembayaran sebesar Rp100.000 setiap bulan.
Saat ditanya kepada siapa pembayaran tersebut diserahkan, siswi itu menyebut pembayaran diberikan kepada seseorang berinisial SAS.
Keterangan tersebut menjadi salah satu informasi awal yang perlu ditindaklanjuti melalui konfirmasi kepada pihak sekolah maupun instansi pendidikan terkait. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum, mekanisme, serta peruntukan pembayaran tersebut.
MINTA AUDIT MENYELURUH DANA BOS/BOSP
Atas informasi dan temuan awal tersebut, Tim Media GLOBAL INVESTIGASI NEWS meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat, BPK, serta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran sekolah.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyangkut dugaan pungutan SPP, tetapi juga pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSP), khususnya anggaran tahun 2022 dan 2023.
Tim media juga menerima informasi dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengenai dugaan adanya setoran sebesar 10 persen kepada pihak dinas serta dugaan ketidaksesuaian dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan realisasi pengadaan barang dan jasa.
Informasi tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi. Oleh karena itu, tidak boleh dianggap sebagai fakta hukum sebelum dilakukan pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
Apabila dilakukan audit, pemeriksaan diharapkan tidak hanya berpedoman pada dokumen administrasi, tetapi juga mencocokkan bukti transaksi, keberadaan barang, spesifikasi pengadaan, serta kondisi fisik hasil pekerjaan di lapangan.
KAPOLDA SUMSEL DAN KEJATI DIMINTA TINDAK LANJUTI
Tim Media GLOBAL INVESTIGASI NEWS meminta Kapolda Sumatera Selatan dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti informasi tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan bukti awal adanya tindak pidana.
Pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan pihak yang disebut menerima pembayaran, diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai:
- Apakah benar terdapat pembayaran sebesar Rp100.000 per siswa setiap bulan?
- Apa dasar hukum dan hasil kesepakatan yang menjadi landasan penarikan dana tersebut?
- Siapa pihak yang bertanggung jawab menerima dan mengelola pembayaran?
- Bagaimana pencatatan serta pertanggungjawaban penggunaan dana?
- Apakah pengelolaan Dana BOS/BOSP tahun 2022 dan 2023 telah sesuai ketentuan?
Perlu diketahui, pungutan maupun sumbangan pendidikan di sekolah negeri memiliki ketentuan dan mekanisme tersendiri. Karena itu, perlu dipastikan apakah pembayaran yang dimaksud merupakan pungutan yang diwajibkan, sumbangan sukarela, atau bentuk pembiayaan lain yang memiliki dasar dan prosedur sesuai peraturan.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI TETAP TERBUKA
GLOBAL INVESTIGASI NEWS menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala SMAN 1 Merapi Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maupun pihak yang disebutkan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Apabila ditemukan bukti penyimpangan, diharapkan aparat penegak hukum dapat mengambil langkah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tim Investigasi GLOBAL INVESTIGASI NEWS Sumatera Selatan
Bersambung…
Catatan penting redaksi
Sebelum berita diterbitkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Konfirmasi langsung kepada Kepala SMAN 1 Merapi Barat mengenai pembayaran Rp100.000 tersebut.
- Pastikan identitas dan kapasitas pihak berinisial SAS agar tidak terjadi kesalahan pemberitaan.
- Mintakan dokumen atau bukti yang mendukung dugaan setoran 10 persen dan SPJ fiktif.
- Periksa aturan pembiayaan pendidikan yang berlaku pada tahun anggaran terkait.
Judul SEO: Dugaan Pungutan SPP Rp100 Ribu di SMAN 1 Merapi Barat Lahat, Dana BOS/BOSP Diminta Diaudit.







