Oleh: H. Tubagus Raditya Indrajaya, S.E.
Pemerhati Kebijakan Ekonomi dan Publik di Jawa Barat
Terkadang bukan kebenaran yang tersembunyi, melainkan hati kita sendiri yang terlalu dipenuhi prasangka sehingga kehilangan kemampuan untuk melihatnya.
Ada satu pekerjaan yang belakangan ini semakin digemari masyarakat kita. Pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah hukum, tidak perlu mengikuti pendidikan hakim, bahkan tidak mensyaratkan kemampuan membedakan saksi dengan terdakwa.
Pekerjaan itu bernama menghakimi orang lain.
Modalnya sederhana: satu telepon genggam, sedikit kuota internet, sepotong berita, dan keyakinan bahwa pendapat sendiri pasti lebih benar daripada hasil pemeriksaan orang lain.
Di pengadilan, seorang hakim harus mendengarkan saksi, memeriksa alat bukti, mempertimbangkan hukum, lalu menyusun putusan.
Di media sosial, semua prosedur itu dianggap terlalu panjang. Cukup membaca judul, memanaskan prasangka, kemudian mengetuk palu menggunakan jempol. Kalau ternyata tuduhannya keliru, tidak perlu meminta maaf. Tinggal beralih ke unggahan berikutnya.
Barangkali inilah satu-satunya pengadilan yang hakimnya tidak pernah pensiun, tidak mengenal cuti, dan tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan putusannya.
Kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) di Kabupaten Bandung memperlihatkan bagaimana fenomena tersebut dapat berkembang menjadi persoalan serius di ruang publik.
Selama lebih dari dua tahun, nama Bupati Bandung Dadang Supriatna ikut berada dalam pusaran opini, tudingan, dan spekulasi. Seolah-olah kedekatan seseorang dengan sebuah peristiwa sudah cukup untuk menjadikannya bersalah.
Padahal, dalam hukum, kedekatan bukanlah pembuktian. Jabatan bukan bukti kejahatan. Dan kegemaran menuduh bukanlah ukuran kecerdasan.
Palu Hakim dan Jempol yang Kehilangan Rem
Pada 12 November 2026, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan vonis terhadap Yanuar Budinorman, mantan Direktur Utama PT BDS, selama 16 tahun penjara, dan Castam, mantan Direktur PT Cahaya Frozen Raya, selama 18 tahun penjara.
Perkara tersebut berkaitan dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp128,5 miliar.
Putusan tersebut merupakan putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap. Karena itu, proses hukum masih harus dihormati, termasuk hak para pihak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ada satu hal yang perlu ditempatkan secara proporsional: Dadang Supriatna diperiksa dalam perkara tersebut sebagai saksi, bukan sebagai terdakwa yang dijatuhi putusan.
Fakta ini tidak berarti seluruh pertanyaan mengenai tata kelola BUMD otomatis telah terjawab. Evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan tetap diperlukan.
Namun, sama kelirunya apabila seseorang terus-menerus diperlakukan seolah-olah telah terbukti bersalah hanya karena namanya lebih mudah dijadikan bahan pemberitaan atau perdebatan politik.
Dalam ajaran Islam, kita mengenal prinsip tabayyun, yakni kewajiban memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil sikap.
Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat ayat 6, mengingatkan agar setiap informasi diteliti terlebih dahulu supaya tidak mencelakakan orang lain karena ketidaktahuan yang kemudian berujung pada penyesalan.
Sayangnya, sebagian orang lebih rajin membaca komentar daripada memeriksa bukti. Lebih cepat membagikan tuduhan daripada memastikan kebenaran.
Padahal, musuh yang paling sulit dikalahkan bukanlah orang yang berbeda pendapat, melainkan kesombongan yang menyamar sebagai kebenaran.
Demokrasi atau Perlombaan Melempar Batu?
Saya mencermati dua pandangan yang muncul dalam pemberitaan mengenai perkara BDS.
Djamu Kertabudi mengingatkan pentingnya menjaga agar polemik hukum tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
Sementara itu, Muhammad Khotib, Peneliti Senior LSI Denny JA, mengangkat perlunya menghentikan penghakiman tanpa bukti serta memberikan ruang bagi Dadang Supriatna untuk membangun legacy kepemimpinannya.
Kedua pandangan tersebut mengandung pesan yang patut direnungkan.
Pemerintahan harus tetap berjalan. Hukum harus tetap ditegakkan. Dan martabat seseorang tidak boleh dikorbankan hanya untuk memuaskan kepentingan politik. Saya tidak sedang mengajak siapa pun berhenti mengkritik Bupati Bandung. Justru kritik merupakan vitamin bagi demokrasi.
Namun, kritik harus memiliki dasar. Kritik yang bertumpu pada fakta dapat memperbaiki pemerintahan, sedangkan kritik yang hanya bersandar pada prasangka berpotensi memperpanjang kegaduhan. Lebih berbahaya apabila tuduhan terus dipelihara meskipun fakta yang tersedia tidak mendukung kesimpulan yang dibangun.
Di sinilah demokrasi terkadang berubah menjadi perlombaan melempar batu. Orang berlomba menjadi yang paling keras melempar, tetapi lupa bertanya apakah sasaran lemparannya memang bersalah. Padahal, batu yang dilempar dengan prasangka tidak akan berubah menjadi keadilan hanya karena dilempar atas nama rakyat.
Kesalahan Manajemen Bukan Tiket untuk Menghukum Semua Orang
Sebuah BUMD memiliki struktur dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Ada direksi yang menjalankan pengurusan perusahaan, komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan, serta pemegang saham yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tanggung jawab masing-masing harus diperiksa berdasarkan peran, kewenangan, tindakan, dan bukti yang relevan. Tidak boleh digeneralisasi.
Apabila seorang sopir bus melakukan pelanggaran, tentu perlu diperiksa siapa yang mengemudikan, bagaimana sistem pengawasannya, dan apakah terdapat kelalaian pihak lain.
Namun, tidak otomatis seluruh penumpang, pemilik terminal, atau orang yang meresmikan jalannya harus ikut menanggung kesalahan pidana. Hukum bukan permainan domino yang mengharuskan setiap batu ikut tumbang.
Meski demikian, analogi tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan pengawasan.
Kerugian sekitar Rp128,5 miliar tentu membutuhkan evaluasi serius. Perlu diperiksa bagaimana keputusan bisnis dibuat, siapa yang memiliki kewenangan menyetujuinya, bagaimana risiko diperhitungkan, dan apakah mekanisme pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya. Persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pembacaan putusan pidana. Kita harus mampu membedakan kewajiban memperbaiki sistem dengan keinginan menghukum seseorang tanpa pembuktian yang memadai. Sebab, keadilan bukan hanya berarti menghukum mereka yang terbukti bersalah. Keadilan juga berarti tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang kesalahannya belum terbukti.
Dari BDS Menuju Legacy: Jangan Hanya Memetik Buah
Ada satu kebiasaan dalam kehidupan politik kita yang menarik. Kita sangat gemar membicarakan buah, tetapi jarang membicarakan pohon. Ketika pembangunan berhasil, banyak pihak ingin ikut memetik hasilnya. Ketika terjadi persoalan, semua sibuk mencari siapa yang harus dipersalahkan. Padahal, pemerintahan bukan hanya tentang menikmati hasil hari ini. Ia juga menyangkut keberanian membangun sesuatu yang mungkin baru dirasakan manfaatnya oleh generasi berikutnya.
Di sinilah saya melihat kesempatan bagi Dadang Supriatna untuk membangun warisan kepemimpinannya. Bukan sekadar menjawab berbagai tudingan yang selama ini dialamatkan kepadanya. Bukan pula membalas kegaduhan dengan pernyataan pers, spanduk, atau unggahan media sosial. Melainkan melalui pembenahan sistem tata kelola pemerintahan dan BUMD. Membangun transparansi, memperkuat pengawasan, menempatkan profesionalisme di atas kedekatan, serta memastikan BUMD menjadi entitas ekonomi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Warisan kepemimpinan tidak boleh berhenti pada prasasti peresmian. Prasasti bisa berlumut, cat bangunan bisa mengelupas, bahkan baliho yang paling gagah pun akhirnya kalah oleh angin dan hujan. Namun, sistem pemerintahan yang baik dapat terus memberikan manfaat meskipun pemimpinnya telah selesai menjabat.
Dalam perenungan sufistik, kita dapat menemukan hikmah tentang keikhlasan menanam pohon meskipun mungkin tidak sempat menikmati buahnya. Kebaikan tidak selalu harus disaksikan pelakunya. Tidak semua amal membutuhkan tepuk tangan. Pemimpin yang hanya ingin dipuji akan sibuk menanam citra. Pemimpin yang ingin meninggalkan manfaat akan sibuk menanam masa depan.
Itulah legacy yang seharusnya dibangun.
Rakyat Membutuhkan Air Bersih, Bukan Air Mata Politik
Kabupaten Bandung masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Pertumbuhan ekonomi perlu diperkuat. Lapangan kerja harus diperluas. Kemiskinan perlu ditangani secara nyata. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik membutuhkan perbaikan berkelanjutan.
BUMD pun harus mampu menjadi bagian dari penyelesaian persoalan daerah, bukan justru menambah beban. Karena itu, energi pemerintahan seharusnya diarahkan pada urusan-urusan tersebut.
Rakyat membutuhkan air bersih, bukan air mata akibat pertengkaran politik. Petani membutuhkan saluran irigasi, bukan saluran fitnah. Pengusaha kecil membutuhkan akses permodalan, bukan tambahan kegaduhan, dan anak-anak membutuhkan sekolah yang baik, bukan contoh buruk tentang bagaimana orang dewasa saling mencaci tanpa dasar.
Pemerintahan Dadang Supriatna perlu terus diuji berdasarkan kinerjanya. Apabila kebijakannya keliru, kritiklah. Apabila pelayanannya buruk, tuntut perbaikan. Apabila terdapat dugaan penyimpangan yang didukung bukti, laporkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, apabila yang tersedia hanya prasangka, jangan memaksakannya menjadi vonis.
Kita tidak sedang berlomba menentukan siapa yang paling pandai membenci. Kita sedang memastikan apakah Kabupaten Bandung mampu bergerak menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.
Ketika Hati Menjadi Pengadilan Terakhir
Dalam khazanah tasawuf, terdapat satu pelajaran yang selalu relevan: manusia sering kali mampu melihat debu kecil di wajah orang lain, tetapi gagal menyadari noda yang menutupi cermin hatinya sendiri.
Kita mudah merasa benar ketika menemukan kesalahan orang lain. Padahal, kebenaran tidak selalu berada pada pihak yang bersuara paling keras, dan keadilan tidak selalu lahir dari kerumunan yang paling ramai.
Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai penyucian jiwa mengingatkan kita akan pentingnya membersihkan hati dari kesombongan, kedengkian, dan prasangka buruk.
Pelajaran tersebut terasa semakin relevan ketika ruang publik dipenuhi orang-orang yang begitu yakin mengetahui isi hati, niat, bahkan kesalahan orang lain. Seolah-olah akses ke media sosial sekaligus memberikan akses untuk membaca catatan amal manusia. Padahal, mengetahui isi hati orang lain saja tidak mampu kita lakukan. Bahkan, memahami isi hati sendiri pun terkadang membutuhkan perenungan panjang.
Ada batas yang harus dijaga antara keberanian menyampaikan kebenaran dan kenikmatan merendahkan sesama.
Kritik dapat menjadi ibadah sosial apabila bertujuan memperbaiki keadaan. Namun, kritik juga dapat berubah menjadi kendaraan hawa nafsu apabila tujuannya hanya mempermalukan atau menghancurkan orang lain. Perbedaannya tidak selalu terlihat dari kalimat yang digunakan. Sering kali, perbedaan itu justru tersembunyi pada niat di baliknya.
Tutup Pengadilan Prasangka, Buka Pintu Pembangunan
Putusan perkara BDS sepatutnya menjadi momentum bagi masyarakat Kabupaten Bandung untuk mengembalikan persoalan ini pada tempatnya. Proses hukum harus dihormati sampai selesai. Kerugian negara harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku. Tata kelola BUMD harus dievaluasi secara menyeluruh.
Namun, kehidupan pemerintahan tidak boleh terus disandera oleh tudingan yang tidak didukung pembuktian memadai, terlebih ketika tudingan tersebut diarahkan kepada pihak yang tidak dinyatakan bersalah dalam putusan perkara tersebut.
Dadang Supriatna harus dinilai melalui tanggung jawab, kebijakan, dan hasil kepemimpinannya, bukan melalui asumsi yang terus-menerus disebarkan hingga seolah-olah menjadi kenyataan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung, momentum ini seharusnya menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa jawaban paling bermartabat terhadap kegaduhan adalah kerja nyata yang membawa manfaat. Tidak perlu menjawab setiap lemparan batu.
Sebab, jika sepanjang perjalanan seorang pemimpin terus berhenti untuk membalas setiap orang yang melempar, kapan ia akan sampai pada tujuan?
Biarkan hukum bekerja dengan alat buktinya. Biarkan masyarakat mengawasi dengan akal sehatnya dan biarkan pemerintahan membuktikan pengabdiannya melalui hasil yang benar-benar dirasakan rakyat. Kita semua pada akhirnya hanya menumpang sebentar di dunia.
Jabatan akan selesai. Kekuasaan akan berganti. Tepuk tangan akan berhenti. Bahkan komentar paling pedas di media sosial pun suatu hari akan tenggelam oleh berbagai unggahan baru, yang tertinggal hanyalah akibat dari perbuatan kita.
Ada yang meninggalkan luka. Ada yang meninggalkan prasangka. Ada pula yang meninggalkan manfaat bagi banyak orang.
Maka, bagi siapa pun yang diberi amanah memimpin, pertanyaan terpenting bukanlah berapa banyak orang yang memujinya hari ini, melainkan berapa banyak orang yang kelak memperoleh manfaat dari kepemimpinannya.
Sebab, di hadapan manusia, kita mungkin bisa memenangkan perdebatan. Namun, di hadapan Allah, yang akan ditimbang bukanlah seberapa keras kita membela diri atau menuduh orang lain, melainkan seberapa jujur kita menjalankan amanah dan barangkali, itulah pelajaran terbesar dari seluruh polemik BDS: “Jangan terlalu sibuk menghitung dosa orang lain sampai lupa menanam kebaikan sendiri.”
───
Bandung, 17 November 2026
H. Tubagus Raditya Indrajaya, S.E.
Pemerhati Kebijakan Ekonomi dan Publik di Jawa Barat







