Globalinvestigasinews.com.Dompu.NTB.
Sejumlah Proyek inpres Bor dalam BWS di wilayah Kabupaten Dompu di duga bermasalah, salah satunya pembangunan sumur bor dalam inpres yang berlokasi di so Tonda Desa Tonda Kecamatan Woja sampai detik ini belum berfungsi. Proyek ketahanan pangan yang menghabiskan anggaran negara ratusan juta rupiah tahun 2026 tersebut di duga bermasalah. Pasalnya sumur bor dalam tersebut sampai saat ini belum di serah terimakan ke pihak pemanfaat atau Desa setempat, pada hal pembangunan proyek tersebut sudah selesai di kerjakan oleh kontraktor sekitar empat bulan yang lalu.
Anehnya lagi pada saat pengerjaan proyek sampai selesai tidak ada pengawasan dari pihak leding sektor dan atau BWS Propinsi NTB via PPK BWS wilayah Dompu dan Bima.
“Proyek bor dalam ini menurut keterangan salah satu petani debit airnya kecil dan pompa dinamu dan tenaga surya tidak sesuai spek yang telah di tetapkan, sehingga sumur bor dalam ini belum bisa di operasikan dan di serahterimakan ke pihak masyarakat penerima manfaat atau kepeda pemerintah Desa Mumbu, pada hal petani sangat membutuhkan air untuk musim tanam padi ke dua (MT II). Ucap salah seorang petani setempat yang kecewa tanahnya belum bisa di garap karena tidak ada air.
Para petani di so Mumbu pada saat ini sedang mengerjakan sawah tanpa ada air, karena embung tonda sudah tidak bisa di menampung air seperti pada musim hujan kemarin. Sementara sumur bor yang di bangun oleh BWS di So Tonda belum bisa di fungsikan dan di serahterima ke Pemerintah Desa atau kelompok tani penerima manfaat.
“Untuk apa di bangun sumur bor dalam tapi tidak berfungsi, pada hal satu titik sumur bor dalam menghabiskan anggaran negara ratusan juta rupiah. Pembangunan proyek ini di duga kuat ada persekongkolan yang terselubung antar kontraktor dengan pihak Balai waduk dan sungai (BWS) propinsi NTB melalui PPK BWS wilayah Bima-Dompu, tutur petani yang enggan di sebut identitasnya oleh awak media ini.
Dengan keterbatasan air dan tidak berfungsinya sumur bor dalam di so tonda Desa Tonda Kecamatan Woja saat ini mengakibatkan sawah petani sekitar 50 hektar bakal gagal tanam padi kedua kalinya, sehingga petani merugi. Untuk itu kami mendesak pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan serta PPL Kabupaten Dompu turun ke lapangan agar bisa melihat langsung kondisi ril yang terjadi saat ini.
“Kami minta PPL dan Kadis Pertanian Kabupaten Dompu turun ke lokasi agar tidak menerima data atau laporan di atas meja tanpa di kros cek dengan kenyataan di lapangan,” pintanya.
Selain itu kami mendesak aparat penegak hukum dan lembaga anti rasuwah (KPK) agar segera memeriksa pihak Kontraktor dan Kepala BWS Propinsi NTB terkait mangkraknya sejumlah proyek sumur bor dalam yang tersebar di wilayah Kabupaten Dompu. Dugaan kuat ada perselingkuhan masif antara pihak kontraktor dengan oknum PPK BWS wilayah Bima-Dompu, jum,at (24/4/26), pungkasnya. Jurnalis, Ddo.
About the Author
