SINGKIL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2027 di Gedung Bappeda Kab. Aceh Singkil, pada Selasa (21/04/2026).
Mengusung tema “Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Mewujudkan Aceh Singkil Makmur dan Berdaya Saing,” forum ini menjadi pijakan strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah untuk satu tahun mendatang.
Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran unsur pimpinan daerah, mulai dari Wakil Bupati Aceh Singkil, Ketua DPRK, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, hingga Ketua Mahkamah Syariah.
Turut hadir, perwakilan Bappeda Aceh, Plt. Sekretaris Daerah, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi perempuan, forum anak, LSM, serta insan pers.
Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa Musrenbang RKPK merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif, menyerap aspirasi dari tingkat desa hingga kecamatan untuk kemudian diselaraskan dengan kebijakan provinsi dan nasional.
“Perencanaan pembangunan Aceh Singkil harus terintegrasi dengan arah kebijakan provinsi dan pusat agar setiap program mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ungkap salah satu narasumber dalam forum tersebut.
Penyusunan RKPK 2027 mengacu pada RPJM Aceh Singkil yang telah ditetapkan melalui Qanun Nomor 1 Tahun 2026.
Pemerintah menekankan pentingnya perencanaan yang realistis dan berbasis kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga mitigasi bencana.
Target Penurunan Kemiskinan
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah tantangan angka kemiskinan.
Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan di Aceh Singkil masih berada di level 17,07 persen, yang merupakan angka tertinggi di Provinsi Aceh.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten memasang target ambisius namun terukur untuk menekan angka kemiskinan ke kisaran 15–16 persen pada tahun 2027.
Strategi yang akan ditempuh meliputi penguatan program perlindungan sosial yang tepat sasaran serta pemberdayaan sektor-sektor unggulan daerah seperti perkebunan, pertanian, dan perikanan.
Prioritas Pembangunan 2027
Selain penguatan ekonomi dan daya saing, tema pembangunan tahun 2027 dijabarkan ke dalam beberapa prioritas utama:
Infrastruktur & Konektivitas: Mempercepat aksesibilitas antarwilayah.
Kualitas SDM:
Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan.
Reformasi Birokrasi: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government).
Ketahanan Lingkungan:
Merespons perubahan iklim dan mitigasi bencana.
Musrenbang ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan demi mewujudkan Aceh Singkil yang inklusif, makmur, dan berdaya saing di masa depan.(*)
Htb
About the Author
