KABUPATEN BANDUNG — Insiden robohnya plafon di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tergolong baru di Kabupaten Bandung mengejutkan publik dan memicu kekhawatiran luas.
Bangunan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi masyarakat justru menimbulkan tanda tanya besar terkait kualitas pembangunan.
Reaksi keras pun datang dari Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Rennie Rahayu Fauzi, yang turun langsung menyoroti kejadian tersebut.
Menurutnya, insiden ini bukan sekadar kejadian teknis biasa, melainkan sinyal serius adanya persoalan dalam pembangunan fasilitas publik.
“Ini rumah sakit baru, seharusnya tidak terjadi kejadian seperti ini.
Fasilitas harus menjamin rasa aman bagi masyarakat,” tegasnya, Rabu (18/3/2026).
Tidak Ada Korban, Tapi Jadi Alarm Bahaya
Meski tidak menimbulkan korban jiwa, DPRD menilai kejadian ini tidak bisa dianggap sepele.
Justru, insiden tersebut disebut sebagai alarm bahaya yang harus segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak lebih besar.
“Alhamdulillah tidak ada korban. Tapi kita tidak bisa menunggu sampai ada korban baru bertindak,” ujarnya.
Dengan tingginya aktivitas pasien setiap hari, faktor keamanan menjadi hal mutlak yang tidak bisa ditawar.
DPRD Minta Perbaikan Total, Bukan Tambal Sulam
Menindaklanjuti kejadian tersebut, DPRD Kabupaten Bandung langsung berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Perbaikan disebut akan segera dilakukan. Namun, Ketua DPRD mengingatkan agar langkah tersebut tidak dilakukan setengah hati.
“Perbaikan harus total, bukan sekadar kosmetik. Harus ada jaminan kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
Proyek Disorot, Tangga Darurat Diduga Mangkrak.
Sorotan DPRD tidak berhenti pada plafon yang roboh. Dalam keterangannya, Ketua DPRD juga menyinggung kondisi tangga lorong darurat yang hingga kini belum rampung pengerjaannya.
Hal ini memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas serta ketuntasan proyek secara keseluruhan.
Disinggung Insiden Pasar Soreang
Ketua DPRD juga mengaitkan kejadian ini dengan insiden robohnya bangunan di Pasar Soreang yang sebelumnya menelan korban jiwa.
Menurutnya, kejadian berulang tersebut menjadi indikasi adanya kelemahan dalam pengawasan pembangunan di daerah.
DPRD Akan Tekan Dinas dan Kontraktor
DPRD memastikan akan mendorong komisi terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini secara serius.
Dinas PUTR dan pihak kontraktor diminta bertanggung jawab penuh terhadap kualitas bangunan.
“Dengan anggaran besar, kualitas harus terjamin. Ini menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab,” tegasnya.
Evaluasi Menyeluruh Jadi Kunci
Di akhir pernyataannya, Ketua DPRD menegaskan pentingnya evaluasi total terhadap seluruh proses pembangunan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan fasilitas kesehatan benar-benar aman dan layak digunakan masyarakat.Tutupnya.”
About the Author
