Halmahera Selatan..Global Investigasi News…19 November 2026 – Polemik dugaan pungutan dana bantuan eks pengungsi konflik 1999 yang kembali mencuat di Halmahera Selatan [Halsel] semakin menjadi tanda tanya dikalangan masyarakat.
Pasalnya, di tengah klaim adanya dana bantuan tersebut, masyarakat justru dihadapkan dengan pungutan biaya yang dilakukan beberapa oknum Lembaga Badan Hukum [LBH] Maluku Utara.
Masyarakat diberbagai desa di Halsel telah menyetorkan uang administrasi ke pihak LBH Malut dengan nominal yang beragam. Bahkan di Desa Loleomekar, Kasiruta Timur, warga menyetorkan hingga Rp350.000 per kepala keluarga [KK].
Pengakuan warga Desa Loleomekar kepada Global Investigasi News, bahwa sekitar 1 [satu] bulan kemarin ada 7/8 orang datang untuk pendataan bantuan eks pengungsi/kepton. Dan ada 38 warga yang telah menyetorkan Rp350.000.
“Sekelompok 7/8 orang yang datang, mengakuh mau salur bantuan pengungsi. Mereka minta uang Rp150 ribu katanya uang administrasi,”akuih warga kepada Global Investigasi News, Jumat [20/11/26]
Tapi, lanjutnya. Karena banyak lansia [lanjut usia] yang dapat, jadi kesepakatan bersama [oknum LBH] yang bikin buku tabungan jadi semua uang yang diberikan Rp350 ribu per-KK
“38 orang, semua sudah berikan waktu itu di kantor desa. Orang-orang trada [tidak ada] doi [uang] dong [mereka] harus berusaha karena dijanjikan dapat yang 5 juta tadi,”lanjut warga lagi.
Mereka juga menyebut, dari 7/8 oknum tersebut diduga ada salah seorang mantan [ex] sekertaris desa [sekdes] atau bendahara desa Pasimbaos Kecamatan Botang Lomang yang ikut pendataan.
“Yang datang di desa kami lagi termasuk mantan bendahara/sekdes Pasimbaos dan ada satu orang dari Bajo Sangkuang. Keterangan mereka seperti itu adanya uang pengungsi sebesar 5 juta, “terangnya.
Bahkan katanya, oknum sekdes/bendahara Pasimbaos tersebut meminta masyarakat Loleomekar agar tidak memberitahu perihal pendataan dengan biaya administrasi ini, ke berbagai pihak. Termasuk wartawan yang ada di Halsel.
“Dan kemarin perna itu pak mantan sekdes atau bendahara Pasimbaos itu dia bilang. Jangan bilang-bilang kalau ada keluarga wartawan. Dia bilng begitu di masyrakat, “kata warga.
Terkait dugaan pungutan ini, dilansir dari sejumlah media pemberitaan di Halsel. Pemda Halsel melalui Dinas Sosial telah mengambil langkah memberhentikan sementara pendataan yang dilakukan LBH Malut, sembari menunggu informasi reel dari Pemerintah Provinsi Malut.
Masyarakat diimbau agar berhati-hati serta tidak langsung memberikan uang tunai jika belum ada informasi resmi dari pemerintah daerah. Dinsos sendiri telah menegaskan, masyarakat Halsel penerima bantuan tidak dipungut biaya administrasi.
(*)







