PULANG PISAU- GLOBAL INVESTIGASINEWS, 6 Oktober 2026, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pulang Pisau, Osa Maliki, menegaskan bahwa pembayaran insentif atau honor bagi personel pos lapangan (poslap) penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dilakukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing kecamatan.
Penegasan tersebut disampaikan Osa Maliki saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/10/2026), menyusul adanya perhatian terhadap proses pembayaran insentif bagi personel yang terlibat dalam penanganan Karhutla di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
Osa mengatakan, pihaknya telah mengimbau setiap poslap agar segera menyelesaikan administrasi, khususnya dokumen yang menjadi dasar pencairan insentif.
“Ini imbauan saja, imbauan kepada masing-masing poslap. Yang pertama terkait administrasi, administrasi untuk masalah insentif,” ujar Osa.
Menurutnya, kecepatan pengajuan administrasi dari masing-masing poslap menjadi salah satu faktor yang menentukan proses penyaluran insentif. BPBD, kata dia, menargetkan penyaluran dilakukan secara berkala setiap 10 hari.
“Kecepatan administrasi di setiap masing-masing poslap, kami bisa menyalurkan insentif kepada masing-masing poslap. Kita akan menyalurkan insentif per 10 hari,” jelasnya.
Namun, Osa menyebut hingga Selasa (6/10), baru beberapa kecamatan atau poslap yang telah menyampaikan pengajuan administrasi kepada posko induk. Sementara poslap lainnya masih ditunggu kelengkapan dokumennya.
“Sejak terhitung tanggal 15 dan sampai hari ini itu hanya ada beberapa kecamatan, beberapa poslap yang sudah pengajuan. Jadi kami menunggu dari poslap lainnya,” katanya.
Bantah Honor Tidak Dibayarkan
Osa juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin muncul persepsi bahwa BPBD tidak membayarkan honor atau insentif kepada personel yang telah menjalankan tugas penanganan Karhutla.
Ia menjelaskan, pembayaran tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya SPJ dan laporan dari masing-masing wilayah.
“Untuk honor saya tegaskan kembali bahwa itu adalah masing-masing SPJ, laporan dari masing-masing kecamatan masuk ke posko induk, baru akan kita proses,” tegas Osa.
Ia mengatakan, setiap berkas yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu. Apabila ditemukan kekurangan administrasi, dokumen tersebut akan dikembalikan kepada pihak terkait untuk dilengkapi.
“Apabila kurang, itu kita kembalikan. Jadi jangan sampai lagi muncul nada sumbang bahwa kami tidak membayarkan,” ujarnya.
Osa memastikan, terhadap poslap yang telah menyampaikan laporan dan memenuhi persyaratan administrasi, proses pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin.
“Yang sudah menyampaikan laporannya, apabila sudah menyampaikan laporan, akan diverifikasi. Apabila berkas lengkap, akan kita salurkan secepatnya sesuai dengan rekening masing-masing,” pungkasnya.
Administrasi Menjadi Kunci
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pencairan insentif personel penanganan Karhutla sangat bergantung pada kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dari masing-masing poslap dan kecamatan.
Karena itu, BPBD Pulang Pisau meminta seluruh poslap segera menyampaikan laporan sesuai ketentuan agar proses verifikasi dan pembayaran tidak mengalami keterlambatan.
Di sisi lain, transparansi mengenai jumlah personel yang berhak menerima insentif, besaran insentif per personel, periode pembayaran, jumlah poslap yang telah mengajukan SPJ, serta total anggaran yang telah dan akan dicairkan menjadi bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran penanganan Karhutla dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(Romi)







