KABUPATEN BANDUNG — Isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bandung dalam aktivitas judi online (judol) menjadi keprihatinan bersama. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kedinasan, tetapi juga menyentuh persoalan moral, integritas, etika, dan keteladanan sebagai pelayan masyarakat.
Tokoh masyarakat sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung, H. Asep Ikhsan, menegaskan bahwa integritas seorang ASN harus lahir dari kesadaran pribadi, bukan semata-mata karena adanya aturan atau pengawasan.
“Etika dan moral harus muncul dari hati dan kepribadian diri sendiri. Ketika seseorang diberikan amanah sebagai ASN, tentu ada tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” ujar Asep Ikhsan.
Menurutnya, ASN memiliki posisi strategis di tengah masyarakat. Selain menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, ASN juga dituntut mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan.
Asep menilai isu dugaan ASN terlibat judi online harus menjadi momentum introspeksi sekaligus evaluasi bersama. Namun, penanganannya tetap harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Ini menjadi tamparan keras bagi kita bersama. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi menjadi bahan introspeksi bahwa menjaga moral, integritas, dan keteladanan merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan edukasi mengenai etika, integritas, serta bahaya judi online di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, pencegahan tidak cukup dilakukan setelah persoalan muncul, tetapi harus dibangun melalui kesadaran sejak dini.
“Jangan sampai persoalan judol merusak kepercayaan publik. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. ASN harus menjadi bagian dari solusi serta memberikan keteladanan,” pungkas Asep.
Di tengah perkembangan teknologi digital, Asep mengingatkan bahwa upaya pencegahan judi online membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, lingkungan kerja hingga masyarakat.
Baginya, jabatan adalah amanah, sementara integritas merupakan fondasi untuk menjaga kepercayaan publik.















