Globalinvestigasi.comLumajang,03 Agustus 2026 globalinvestigasinews.pro – Dugaan manipulasi anggaran pada proyek irigasi Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Bandung di Dusun Kebonseket, Desa Sumbermujur, kian memanas. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Sarana Prasarana (Kabid TSP) Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang kini memilih memutus komunikasi setelah disodori bukti rekaman video pengukuran fisik di lokasi proyek.Sebelumnya, Kabid TSP sempat melontarkan bantahan singkat via pesan WhatsApp dengan menulis, “Tidak ada manipulasi anggaran mas Nur.”Namun, bantahan sepihak itu langsung diuji ketika wartawan media ini mengirimkan bukti digital berupa rekaman video investigasi lapangan. Dalam video tersebut, terdokumentasi jelas aktivitas pekerja yang sedang melakukan penggalian serta proses pengukuran tinggi pasangan bangunan irigasi. Hasil pengukuran menunjukkan fakta mencengangkan: tinggi pasangan bangunan hanya terealisasi 60 sentimeter, dan angka itu sudah termasuk hitungan fondasi bawah.Selain menyajikan bukti penyusutan volume fisik, rekaman video tersebut juga memperlihatkan para pekerja di lokasi yang dibiarkan bekerja tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) K3.Ironisnya, setelah bukti video penggalian dan pengukuran 60 cm itu dikirimkan untuk meminta kejelasan mengenai legalitas bangunan serta alokasi anggaran sewa mesin molen, Kabid TSP mendadak tidak kooperatif. Pesan konfirmasi yang dikirimkan wartawan sama sekali tidak dibuka maupun dibaca. Bahkan, upaya konfirmasi lanjutan melalui sambungan telepon pun sengaja diabaikan dan tidak diangkat oleh pejabat yang bersangkutan.Sikap menutup diri dan menghindar dari konfirmasi di tengah sodoran bukti video konkret ini semakin memperkuat kecurigaan publik atas adanya penyelewengan teknis yang coba ditutupi. Jika pihak Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang tetap meloloskan proyek swakelola ini tanpa evaluasi, maka dokumen investigasi beserta rekaman video penggalian ini akan diserahkan secara resmi ke Inspektorat Kabupaten Lumajang sebagai bukti awal kerugian negara. (had)











