Pertanyaan mencerminkan keresahan yang mendalam mengenai fungsi lembaga negara dan simbol-simbol kebangsaan ketika tujuan utama bernegara—yaitu kesejahteraan rakyat—dirasa belum tercapai sepenuhnya.
Secara teori dan konstitusi (UUD 1945), lembaga-lembaga tersebut ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat
Mengapa ada DPR dan DPD? (Check and Balances)
Negara demokrasi seperti Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan agar tidak terjadi kekuasaan mutlak di tangan satu orang (Presiden).
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Fungsinya adalah membuat undang-undang (Legislasi), menyusun anggaran belanja negara (Budgeting), dan mengawasi jalannya pemerintahan (Pengawasan). Tanpa DPR, Presiden bisa membuat aturan sendiri dan menggunakan uang negara tanpa kontrol rakyat.
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
Fungsinya untuk memastikan aspirasi dari setiap provinsi terdengar di pusat, agar pembangunan tidak hanya berfokus di Jakarta atau Jawa saja, melainkan merata ke seluruh daerah.
Masalahnya Jika rakyat tidak sejahtera, berarti fungsi pengawasan dan anggaran oleh DPR/DPD tersebut sedang dipertanyakan efektivitasnya oleh publik.
Lagu kebangsaan seperti “Indonesia Raya” atau simbol negara lainnya adalah pengikat identitas Ia berfungsi sebagai pengingat tentang cita-cita bersama saat bangsa ini didirikan , Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,” ada janji yang harus ditepati oleh negara kepada rakyatnya.
Menyanyikan lagu kebangsaan bukan berarti menganggap keadaan sudah sempurna, melainkan komitmen bahwa kita masih satu bangsa yang punya tanggung jawab bersama untuk memperbaiki keadaan.
Presiden dan Kesejahteraan Rakyat
(saat ini Prabowo Subianto) adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang bertugas menjalankan undang-undang dan program pembangunan. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan akhir (output) dari semua birokrasi ini.
Jika hasil akhirnya (kesejahteraan) belum dirasakan, maka ada beberapa kemungkinan yang biasanya terjadi dalam diskusi kenegaraan
Kebijakan yang tidak tepat sasaran Anggaran ada, tapi tidak sampai ke rakyat kecil.
Korupsi Uang yang seharusnya untuk kesejahteraan dipotong oleh pihak tertentu.
Proses yang lambat Birokrasi yang terlalu berbelit.
Secara ideal, DPR, DPD, dan Presiden ada justru untuk mengusahakan kesejahteraan rakyat Jika rakyat merasa tidak sejahtera, maka lembaga-lembaga inilah yang paling bertanggung jawab untuk dikritik dituntut kinerjanya.
Keresahan adalah bentuk dari kontrol sosial. Dalam demokrasi, suara rakyat yang mempertanyakan kegunaan lembaga negara , para pejabat bahwa jabatan mereka tidak ada gunanya jika perut rakyat kosong.
( ARI )
GLOBAL INVESTIGASI NWES
About the Author
