TERNATE – Lambannya kejelasan hasil pemeriksaan dugaan penyimpangan anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 mulai menuai sorotan serius dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Maluku Utara.
Setelah kurang lebih 10 bulan proses pemeriksaan dan pengumpulan keterangan berlangsung, hingga kini publik belum memperoleh penjelasan resmi mengenai hasil maupun perkembangan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tersebut dikabarkan telah dimintai keterangan, mulai dari pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Bagian Keuangan, hingga Sekretaris DPRD yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Namun, jika proses pemeriksaan dan pengumpulan keterangan telah berjalan cukup lama, mengapa hingga saat ini belum ada kejelasan yang dapat disampaikan kepada publik?
Gubernur LSM LIRA Maluku Utara, Said Alkatiri, mempertanyakan keseriusan, transparansi, serta independensi BPK dalam menuntaskan pemeriksaan dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara tidak boleh berhenti sebatas pemanggilan dan pengumpulan keterangan. BPK harus mampu memberikan kejelasan mengenai perkembangan pemeriksaan berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahkan, LIRA melontarkan kritik keras dengan pernyataan, “Jangan sampai BPK masuk angin!”
Pernyataan tersebut merupakan bentuk peringatan agar proses pemeriksaan tetap berjalan secara profesional, objektif, independen, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak mana pun.
LIRA menegaskan, uang yang dipersoalkan merupakan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui apakah dalam pemeriksaan tersebut ditemukan ketidaksesuaian administrasi, indikasi kerugian negara, atau unsur pidana.
KEJATI MALUT JUGA DIMINTA BUKA PERKEMBANGAN PENANGANAN
Selain menyoroti BPK, LIRA Maluku Utara juga meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan persoalan anggaran tunjangan DPRD periode 2019–2024.
Berdasarkan informasi yang disampaikan LIRA, persoalan tersebut telah menjadi perhatian dan masuk dalam proses penyelidikan Kejati Malut sejak November 2025.
Oleh karena itu, LIRA meminta agar koordinasi antara BPK dan Kejati Malut berjalan sesuai kewenangan masing-masing, sehingga tidak terjadi ketidakjelasan dalam penanganan persoalan yang menyangkut keuangan negara.
LIRA menilai, aparat penegak hukum harus memberikan kepastian mengenai status penanganan perkara tersebut. Jangan sampai dugaan penyimpangan anggaran yang telah menjadi perhatian publik justru terus menggantung tanpa penjelasan yang memadai.
BPK WAJIB MENINDAKLANJUTI JIKA DITEMUKAN UNSUR PIDANA
LIRA juga mengingatkan bahwa pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
Di antaranya:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan, paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004, yang mengatur kewajiban instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan BPK sesuai peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menegaskan kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.
Menurut LIRA, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian serius. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK wajib melaporkannya kepada instansi berwenang sesuai batas waktu yang ditentukan undang-undang.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara proporsional melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
LIRA DESAK BPK DAN KEJATI MALUT BERTINDAK TRANSPARAN
Atas persoalan tersebut, LIRA Maluku Utara menyampaikan sejumlah tuntutan:
Mendesak BPK memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan dan status pemeriksaan anggaran tunjangan pimpinan serta anggota DPRD Maluku Utara periode 2019–2024.
Meminta kejelasan apakah pemeriksaan menemukan indikasi kerugian negara atau unsur pidana.
Apabila ditemukan unsur pidana, BPK diminta segera melaporkannya kepada instansi berwenang sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004.
Mendesak Kejati Malut menyampaikan perkembangan penanganan dugaan perkara tersebut yang menurut informasi LIRA telah menjadi perhatian sejak November 2025.
Meminta agar setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran hukum diproses sesuai ketentuan tanpa pandang bulu.
LIRA menegaskan, anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD bukanlah uang pribadi pejabat, melainkan bagian dari keuangan negara yang bersumber dari uang rakyat. Oleh sebab itu, setiap penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
SAID ALKATIRI: JANGAN LINDUNGI SIAPA PUN JIKA TERBUKTI BERSALAH
Gubernur LIRA Maluku Utara, Said Alkatiri, menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang meminta BPK mencari-cari kesalahan seseorang. Namun, LIRA meminta lembaga pemeriksa tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta memberikan kejelasan kepada masyarakat.
“Kami tidak meminta BPK mencari-cari kesalahan orang. Kami hanya meminta BPK bekerja secara profesional, membuka kejelasan hasil pemeriksaan, dan tidak membiarkan dugaan penyimpangan anggaran rakyat terus menggantung tanpa kepastian,” tegas Said.
Ia juga menekankan bahwa apabila memang tidak ditemukan pelanggaran, hal tersebut harus disampaikan secara terbuka sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, jika ditemukan unsur pidana, tidak boleh ada pihak yang dilindungi.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, sampaikan secara terbuka. Tetapi jika ditemukan unsur pidana, jangan lindungi siapa pun, siapa pun dia. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” lanjutnya.
Said menambahkan, LIRA akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.
Kini, publik menunggu penjelasan resmi dan langkah konkret BPK serta Kejati Maluku Utara. Jangan sampai dugaan persoalan anggaran yang menyangkut uang rakyat hanya berakhir menjadi catatan pemeriksaan tanpa kejelasan, tanpa transparansi, dan tanpa pertanggungjawaban.
Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Jika ada pelanggaran, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Rilis LSM Lira.







