Bandung –Global Investigasi Hubungan antara Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai semakin memburuk. Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Ketua LSM TRINUSA DPD Jawa Barat, Ait M. Sumarna, yang menyebut pemerintah saat ini mulai menunjukkan sikap anti kritik.
Menurut Ait, peran LSM dan Ormas sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol sosial kini tidak lagi dihargai. Bahkan, kritik yang disampaikan kerap diabaikan dan dianggap sebagai gangguan terhadap jalannya program pemerintah.
“Kami melihat ada perubahan sikap yang sangat signifikan. LSM dan Ormas yang seharusnya menjadi mitra, justru diperlakukan seolah-olah sebagai pengganggu. Kritik kami tidak didengar, bahkan cenderung dihindari,” tegas Ait saat memberikan keterangan kepada media.
Ia juga menyoroti adanya stigma negatif yang berkembang terhadap LSM dan Ormas, terutama ketika mencoba menjalin komunikasi atau silaturahmi dengan instansi pemerintah.
“Setiap kali kami ingin membangun komunikasi atau silaturahmi, justru sering dicurigai dengan pandangan yang tidak berdasar. Seolah-olah LSM itu selalu punya niat buruk. Ini sangat merusak tatanan demokrasi,” ujarnya.
Ait menilai, kondisi tersebut berbahaya karena berpotensi melemahkan fungsi kontrol sosial yang selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi.
Lebih lanjut, ia mengaitkan sikap tertutup pemerintah terhadap kritik dengan berbagai persoalan yang saat ini terjadi di masyarakat. Mulai dari persoalan lingkungan seperti penanganan sampah yang belum optimal, penegakan hukum yang dinilai stagnan, hingga kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.
“Faktanya hari ini kita melihat banyak persoalan yang tidak kunjung selesai. Sampah menumpuk, hukum seolah berjalan di tempat, ekonomi masyarakat masih sulit. Ironisnya, di saat yang sama kita juga melihat banyak pejabat tersandung kasus korupsi,” kata Ait.
Ia bahkan menilai, sikap anti kritik yang ditunjukkan pemerintah bisa memunculkan dugaan adanya upaya untuk menutup ruang pengawasan publik.
“Kami patut menduga, ketika kritik tidak diinginkan, ada sesuatu yang ingin ditutup-tutupi. Karena dalam pemerintahan yang sehat, kritik itu justru dibutuhkan, bukan dihindari,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Ait kembali menegaskan bahwa LSM dan Ormas memiliki fungsi penting sebagai kontrol sosial, penyambung aspirasi masyarakat, serta pengawal kebijakan publik agar tetap berjalan sesuai aturan dan kepentingan rakyat.
“Kami bukan musuh pemerintah. Kami bagian dari rakyat yang menjalankan fungsi kontrol. Kalau kami dibungkam, maka yang hilang bukan hanya suara LSM, tapi juga suara masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mendesak pemerintah untuk segera mengubah sikap dan kembali membuka ruang dialog yang sehat dengan LSM dan Ormas.
“Pemerintah harus berhenti alergi terhadap kritik. Bangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Kalau tidak, jangan salahkan jika kepercayaan publik semakin menurun,” tandasnya.
Sebagai langkah lanjutan, LSM TRINUSA DPD Jawa Barat menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan tidak menutup kemungkinan melakukan langkah-langkah strategis, termasuk aksi terbuka, apabila kondisi ini terus berlanjut.
“Kami tidak akan diam. Kami akan terus bersuara dan menjalankan fungsi kami. Ini bukan kepentingan organisasi, ini kepentingan masyarakat luas,” pungkas Ait.
Redaksi
About the Author
