BANDUNG – Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi sorotan dalam agenda Reses III DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gymnasium Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (02/03/2026).
Di tengah tuntutan percepatan pembangunan dan tingginya ekspektasi publik, kolaborasi lintas level pemerintahan dinilai bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung, Hadiat, menegaskan pentingnya kesinambungan komunikasi politik antara pusat dan daerah.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, atas komitmennya menjembatani aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung di tingkat nasional.
Menurut Hadiat, kehadiran pimpinan DPR RI secara langsung di daerah bukan hanya simbolis. Lebih dari itu, hal tersebut menjadi penegasan bahwa saluran aspirasi rakyat harus tetap terbuka dan terhubung secara konkret.
“Kang H. Cucun sudah memberikan dukungan terhadap pembangunan Kabupaten Bandung. Kami berharap sinergi ini terus berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hadiat.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Layanan Publik Jadi Prioritas.
Dalam konteks pembangunan daerah,
Hadiat menyoroti sejumlah sektor strategis yang membutuhkan dukungan pusat. Infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan layanan publik disebut sebagai kebutuhan mendesak yang harus dikawal bersama.
Ia menilai peran DPR RI sangat krusial dalam memastikan kebijakan nasional dan dukungan anggaran benar-benar mengalir ke daerah secara tepat sasaran
Tanpa dukungan tersebut, percepatan pembangunan dinilai akan sulit dicapai secara maksimal.
Langkah ini, lanjutnya, sejalan dengan arah pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna, yang mengusung visi Bandung Bedas (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera).
Sinkronisasi visi daerah dengan kebijakan nasional menjadi kunci agar program-program strategis dapat terealisasi secara efektif.
Reses sebagai Jembatan Aspirasi Rakyat.
Secara konstitusional, reses merupakan momentum bagi anggota DPR RI untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan riil disampaikan secara terbuka—mulai dari kebutuhan pembangunan fisik hingga layanan sosial dasar.
Momentum ini memperkuat koordinasi antara DPR RI, DPRD, dan pemerintah daerah. Pola komunikasi yang terbangun menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif, berbasis kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada hasil.
Di tengah dinamika pembangunan nasional, kolaborasi pusat dan daerah tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keniscayaan. Sinergi yang terjalin secara berkelanjutan diharapkan mampu mempercepat realisasi program pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Bagi Kabupaten Bandung, komunikasi yang solid antara wakil rakyat di pusat dan daerah diyakini menjadi energi tambahan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
About the Author
