KABUPATEN BANDUNG – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diberlakukan di berbagai daerah, komitmen menjaga kualitas layanan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian serius.
“Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Demokrat, Asep Ikhsan, menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh terdampak oleh pengetatan fiskal.
Penegasan itu disampaikannya saat Reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Kecamatan Ciparay dan Baleendah, Selasa (23/02/2026).
Di hadapan warga Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Baleendah, Ciparay, Pacet, dan Kertasari, Asep menekankan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi hak masyarakat atas layanan dasar.
“Efisiensi itu soal strategi, bukan mengurangi hak rakyat. Pendidikan dan kesehatan tetap harus menjadi garda terdepan,” tegasnya.
Menurut Asep, pengelolaan anggaran justru harus semakin cermat dan tepat sasaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi dampak nyata.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kesejahteraan masyarakat dan investasi jangka panjang bagi daerah.
Dengan pengalaman lebih dari 36 tahun di dunia pendidikan, Asep menilai momentum bonus demografi harus dimanfaatkan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM).
Ia mendorong generasi muda untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, terutama di bidang kesehatan yang dinilai memiliki kebutuhan dan prospek besar di masa depan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formalitas.
Kegiatan tersebut menjadi ruang evaluasi atas program yang telah berjalan sekaligus sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Di tengah tantangan fiskal dan meningkatnya kebutuhan publik, Asep menilai sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar efisiensi anggaran tidak identik dengan penurunan kualitas layanan.
Kabupaten Bandung, menurutnya, harus mampu membuktikan bahwa disiplin anggaran dapat berjalan beriringan dengan penguatan pelayanan publik.
About the Author
