KABUPATEN BANDUNG – Awal Ramadan 1447 H menjadi momentum refleksi sekaligus ruang curhat masyarakat Banjaran kepada wakil rakyatnya. Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Demokrat Dapil 7 Banjaran, Tantriani Dewi Martadinata, menggelar reses Masa Sidang II Tahun 2026 di GOR KP Cipeundeuy, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Minggu (22/2/2026).
Dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, legislator yang akrab disapa Hj. Tantri itu mendengarkan langsung berbagai aspirasi warga. I
Isu infrastruktur hingga layanan sosial menjadi topik utama dalam dialog interaktif tersebut.
‘Jalan Lingkar Utara Banjaran Disorot.’
Sorotan tajam datang dari tokoh masyarakat Banjaran, H. Engkos. Ia menyinggung pembangunan Jalan Lingkar Utara Banjaran yang menghubungkan Desa Tarajusari dengan Jalan Raya Banjaran arah Kampung Bojongsereh.
Menurutnya, proyek tersebut telah masuk dalam RPJMD sejak 2005 dan lahan disebut telah dibebaskan. Namun hingga kini, pembangunan fisik jalan belum juga tuntas.
‘Sudah hampir 20 tahun. Lahan selesai, perencanaan ada, tapi jalannya belum rampung sampai sekarang,” ungkapnya di hadapan peserta reses.
Menanggapi hal itu, Hj. Tantri yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung memastikan aspirasi tersebut akan menjadi prioritas pembahasan di DPRD.
“Ini akan kami masukkan dalam agenda serapan aspirasi dan kami dorong agar mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya.
‘Keluhan BPJS dan BLT Tak Tepat Sasaran.’
Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan serta ketidaktepatan sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Seorang warga mengaku belum pernah menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, meski tergolong kurang mampu.
Menanggapi persoalan tersebut, Hj. Tantri menekankan pentingnya validasi dan pembaruan data penerima bantuan agar lebih akurat dan adil.
‘Data harus benar-benar valid agar bantuan tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak,” ujarnya.
“Sorotan Status PJ Kepala Desa.
Isu lain yang turut mencuat adalah status kepemimpinan Desa Banjaran. Warga mempertanyakan mengapa selama dua tahun terakhir posisi Kepala Desa masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (PJ), tanpa adanya proses Pergantian Antar Waktu (PAW).
Menurut Hj. Tantri, persoalan tersebut akan menjadi bahan
koordinasi lebih lanjut
dengan pihak terkait agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Ramadan, Momentum Perkuat Komitmen
Hj. Tantri mengapresiasi tingginya partisipasi warga dalam kegiatan reses tersebut. Ia menilai dialog terbuka menjadi jembatan penting antara masyarakat dan wakil rakyat dalam memperjuangkan kebutuhan riil di lapangan.
“Saya berkomitmen menjalankan amanah konstituen untuk memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan. Ramadan ini menjadi momentum untuk memperkuat niat dan kerja nyata,” pungkasnya.
Reses di awal Ramadan ini tak sekadar agenda formal, tetapi menjadi ruang harapan bagi warga Banjaran agar pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan program bantuan sosial dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berkeadilan.
About the Author
