Banyuwangi, Jawa Timur, 4 Mei 2026 — Polemik pengelolaan perkebunan di wilayah Alas Sukses Entalase, Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, kian memanas. Info Warga Banyuwangi (IWB) secara terbuka menyoroti sikap manajemen PT PP London Sumatra Indonesia Tbk yang dinilai tidak transparan dan cenderung menghindari tanggung jawab publik.
Sorotan itu menguat setelah jajaran direksi perusahaan absen dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDUP) Komisi IV DPRD Banyuwangi, forum resmi yang semestinya menjadi ruang klarifikasi atas persoalan krusial. Alih-alih hadir langsung, perusahaan hanya mengirimkan perwakilan tanpa kewenangan strategis, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait keseriusan penyelesaian masalah.
Ketua IWB, Abi Arbain, menilai absennya pengambil keputusan bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat adanya upaya menghindari akuntabilitas.
“Ini bukan sekadar rapat biasa. Ini menyangkut nasib ekonomi masyarakat yang hidup berdampingan dengan perkebunan. Ketidakhadiran direksi patut dipertanyakan—ada apa yang sedang dihindari?” tegas Abi.
Ketidakhadiran direksi, IWB mengungkapkan sejumlah persoalan yang dinilai belum diselesaikan dan justru mengarah pada dugaan pelanggaran tata kelola. Salah satunya terkait Surat Keputusan (SK) Bupati atas pengajuan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) yang telah disampaikan masyarakat melalui pemerintah desa, namun hingga kini belum pernah dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes).
IWB menilai mekanisme partisipatif yang seharusnya menjadi dasar penetapan CPCL tidak dijalankan, sehingga membuka ruang spekulasi bahwa proses berlangsung tidak transparan.
Selain itu, IWB juga mempertanyakan implementasi program CSR yang dinilai minim dan tidak sebanding dengan dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
Dugaan Manipulasi Data CPCL
Puncak sorotan tertuju pada dugaan manipulasi data CPCL. IWB mengklaim menemukan indikasi kuat bahwa sejumlah nama dalam daftar CPCL diduga tidak berasal dari masyarakat yang berhak, melainkan berasal dari internal karyawan kebun.
“Ini harus dibuka seterang-terangnya. Ada dugaan manipulasi data. Banyak nama CPCL yang justru berasal dari internal kebun. Kalau ini benar, maka ada ketimpangan serius dalam kebijakan yang mengabaikan masyarakat lokal,” ungkap Abi.
IWB juga menilai proses tersebut diduga berlangsung tanpa koordinasi memadai dengan pemerintah desa, yang seharusnya menjadi pihak kunci dalam verifikasi dan legitimasi data calon penerima.
Menanggapi sorotan tersebut, perwakilan perusahaan melalui manajer kebun, Tarmiji, menyampaikan bahwa ketidakhadiran direksi dalam RDUP bukan karena menghindar, melainkan karena perusahaan hanya menerima undangan resmi untuk manajer kebun, bukan kepada direksi. Karena itu, yang hadir merupakan perwakilan sesuai undangan.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik. IWB menilai, pada persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, kehadiran pengambil kebijakan tetap menjadi kebutuhan mendesak, terlepas dari aspek administratif undangan.
Dengan dinamika yang terjadi, IWB mendesak agar,
Direksi PT PP London Sumatra Indonesia Tbk hadir secara langsung dalam forum resmi berikutnya.
Seluruh data CPCL dibuka secara transparan ke publik.
Klarifikasi menyeluruh diberikan atas dugaan yang berkembang, termasuk dugaan ketidaksesuaian data calon penerima.
“Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa tidak berani hadir langsung dan membuka data ke publik?” pungkas Abi Arbain.
IWB memperingatkan, bila persoalan ini tidak dijelaskan secara terbuka, konflik sosial berpotensi semakin dalam dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan maupun pihak terkait dapat tergerus.
(Sp/Tim)
About the Author
