REMBANG || Global Investigasi News.Com. Aspirasi para Anggota Asosiasi Jaring Tarik Berkantong (JTB) “Baita Adiguna” Kabupaten Rembang menyuarakan keluhan keluhannya terkait kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM. Aspirasi itu disampaikan dalam forum audiensi bersama DPRD Rembang hari ini (4/5/2026) di Ruang Paripurna Gedung DPRD Rembang.
Salah satu Perwakilan asosiasi, Lestari Priyanto, mengatakan kondisi di lapangan membuat nelayan semakin tertekan. Ia menilai sejumlah kebijakan belum berpihak, terutama terkait pembatasan wilayah tangkap dan regulasi yang dinilai belum jelas.
Ketua Komisi II DPRD Rembang, Nasirudin, menyatakan pihaknya memahami kondisi tersebut. Politisi PKB dari Dapil Rembang 4 ( Sarang -Sedan ) itu menegaskan pihaknya akan mendukung penyampaian aspirasi nelayan ke pemerintah pusat.
“Secara kewenangan, kebijakan memang ada di pemerintah pusat. Namun kami di daerah akan mendorong melalui rekomendasi agar ada kelonggaran regulasi, sehingga masyarakat tetap bisa bertahan,” ungkapnya.
Nasirudin juga menambahkan, pihaknya tetep akan mengupayakan agar aspirasi nelayan didengar oleh Presiden, DPR RI, hingga kementerian terkait. Upaya itu dilakukan demi menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Rembang, Moch. Sofyan Cholid, mengatakan Pemkab Rembang siap memfasilitasi nelayan untuk berkoordinasi dengan kementerian. Ia menyebut salah satu tuntutan utama nelayan adalah adanya penetapan harga khusus untuk BBM jenis solar.
“Pemkab Rembang siap memfasilitasi nelayan untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait. Termasuk menyampaikan keluhan soal kenaikan harga BBM, khususnya solar,” kata Cholid. ( Istanta GIN Rembang ).
About the Author
