Keerom 19 April 2026
Keerom,globalinvestigasinews.com – Ketua DPD KNPI Kabupaten Keerom secara tegas mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mencopot Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII (BPJN) wilayah Jayapura–Wamena serta Satuan Kerja (Satker) PPK Jalan Trans Jayapura-Wamena yang dinilai gagal menunjukkan kinerja profesional dan bertanggung jawab dalam menangani ruas jalan strategis tersebut.
Desakan ini muncul menyusul kembali terjadinya longsor pada ruas Jalan Trans Papua, tepatnya di wilayah Kampung Kalimo, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, yang menyebabkan terganggunya akses vital penghubung Jayapura–Wamena. Kondisi ini bukan pertama kali terjadi, melainkan berulang dan menunjukkan lemahnya perencanaan teknis, pengawasan, serta mitigasi risiko bencana pada proyek infrastruktur nasional tersebut.
Ketua KNPI Keerom menilai bahwa buruknya kualitas penanganan jalan ini mencerminkan kegagalan sistemik dari pihak pelaksana di lapangan. Infrastruktur yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi dan mobilitas masyarakat justru menjadi titik rawan bencana yang terus mengancam keselamatan warga serta menghambat distribusi logistik ke wilayah pegunungan.
“Kami tidak bisa terus mentolerir kelalaian ini. Jalan Trans Papua adalah proyek strategis nasional, bukan proyek coba-coba. Jika pejabat yang bertanggung jawab tidak mampu bekerja secara profesional, maka sudah sepatutnya Menteri PUPR mengambil langkah tegas dengan mencopot mereka,” tegas Ketua KNPI Keerom.
Lebih lanjut, KNPI Keerom menegaskan bahwa dampak dari putusnya akses jalan ini sangat luas, mulai dari lonjakan harga bahan pokok, terhambatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga terganggunya stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman Papua.
KNPI Keerom juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan konstruksi, sistem drainase, serta kajian geoteknik di sepanjang ruas rawan longsor. Selain itu, diperlukan pengawasan ketat dan transparansi dalam penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan tanpa hasil yang nyata.
Sebagai representasi pemuda daerah, KNPI Keerom menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan konkret dari pemerintah pusat. Keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan di Papua tidak boleh dikorbankan oleh lemahnya kinerja birokrasi di lapangan.
” Sekali lagi dengan tegas kami mendesak Kementerian PUPR agar segera mencopot Kepala BPJN XVIII Jayapura, Kasat’ker Wilayah Jalan Trans Wamena-Jayapura bersama PPKnya dan segera gantikan dengan figur yang lebih peduli dan bertanggung jawab,” pinta dan harap Ketua KNPI Kabupaten Keerom.
Nando
About the Author
