KAPOLDA JAMBI BENARKAN MANTAN KARO SDM KOMBES HANDOKO DIPECAT DARI POLRI, KASUS PENIPUAN REKRUTMEN BINTARA Rp28 MILIAR TERUS DIUSUT
Penyidik Telusuri Aliran Dana dengan Pendekatan TPPU, Kapolda Tegaskan Uang yang Berhasil Disita Dapat Dikembalikan kepada Korban Melalui Proses Hukum
JAMBI – GLOBAL INVESTIGASI NEWS
Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo membenarkan bahwa Kombes Pol Handoko, mantan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jambi, telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri. Pemecatan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan penipuan dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2026 yang disebut merugikan para korban hingga mencapai Rp28 miliar.
Widodo menjelaskan, keputusan pemberhentian Handoko diputuskan di tingkat Markas Besar (Mabes) Polri. Ia meminta agar informasi lebih terperinci mengenai keputusan PTDH tersebut dikonfirmasi langsung kepada Mabes Polri.
“Iya benar sudah dipecat, kan sudah tahu. Tetapi itu kan di Mabes (pemecatannya), untuk detailnya di sana,” ujar Widodo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Kasus dugaan penipuan rekrutmen Bintara Polri di Jambi ini mencuat setelah Muhammad Daffa, yang diketahui merupakan ajudan Handoko, ditetapkan sebagai tersangka. Daffa bersama seorang tersangka lainnya saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi.
Namun, penanganan perkara tersebut tidak hanya berfokus pada dugaan tindak pidana penipuan. Aparat kepolisian juga melakukan pengembangan penyidikan dengan menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari praktik tersebut, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kapolda Jambi menegaskan bahwa penyidik akan menggunakan pendekatan follow the money untuk mengungkap ke mana saja uang tersebut mengalir dan siapa saja pihak yang diduga menerima atau menikmati hasil kejahatan.
“Kita TPPU-kan, kita follow the money. Apabila nanti berapa uang yang bisa disita, itu nanti kita kembalikan ke korban. Tetapi itu nanti harus melalui persidangan di pengadilan,” kata Widodo.
Ia juga menegaskan bahwa pengembangan penyidikan tidak hanya berdasarkan pengakuan tersangka. Penyidik akan mendalami transaksi keuangan serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan.
“Ya TPPU itu kita dalami, ke mana saja alirannya, tidak berdasarkan pengakuan tersangka saat ini saja,” imbuhnya.
Sejumlah Anggota Polri Dihadirkan sebagai Saksi
Dalam persidangan yang berlangsung Kamis (19/11/2026), jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi, termasuk dua kapolsek dan anggota kepolisian.
Di antara saksi yang dihadirkan adalah AKP Deni Saefudin, Kapolsek Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, yang merupakan ayah dari salah satu korban bernama Raihan Aliffadey Abiyyu.
Selain itu, jaksa menghadirkan Maria, istri Deni, Wiwik Utomo selaku Kapolsek Bahar, serta Putra Reksa, anggota Biro SDM Polda Jambi.
Dalam persidangan tersebut, para saksi menerangkan bahwa mereka telah menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Muhammad Daffa terkait proses penerimaan Bintara Polri.
Keterangan para saksi tersebut menjadi bagian dari fakta persidangan yang perlu didalami lebih lanjut untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme penyerahan dan penggunaan uang tersebut.
Publik Menanti Pengungkapan Jaringan dan Aliran Dana
Perkara dugaan penipuan seleksi Bintara Polri dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp28 miliar ini menjadi perhatian publik. Penelusuran aliran dana melalui pendekatan TPPU diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Masyarakat tentu berharap penanganan perkara ini dilakukan secara transparan, profesional, dan menyeluruh. Pengungkapan kasus tidak cukup hanya berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga perlu menelusuri setiap aliran dana dan pihak yang terbukti mempunyai keterkaitan berdasarkan alat bukti yang sah.
Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengembalian kerugian kepada para korban juga menjadi hal penting yang dinantikan. Namun, seluruh proses penyitaan dan pengembalian aset harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme hukum serta putusan atau penetapan pengadilan yang berlaku.
GLOBAL INVESTIGASI NEWS akan terus mengawal perkembangan perkara ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers, dengan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi informasi, dan asas praduga tak bersalah.
Cepat – Akurat – Berimbang – Terpercaya.
Sumber: Keterangan Kapolda Jambi dan informasi persidangan yang dihimpun dari pemberitaan media.
SEO
- Kapolda Jambi Benarkan Kombes Handoko Dipecat, Kasus Penipuan Bintara Rp28 Miliar Diusut
- Slug:
kapolda-jambi-kombes-handoko-dipecat-penipuan-bintara-28-miliar - Kategori: Hukum dan Kriminal
- Kata kunci: Kapolda Jambi, Irjen Widodo, Kombes Handoko, penipuan Bintara Polri 2026, TPPU Jambi, Rp28 miliar, Polda Jambi.







