LABUHA, HALMAHERA SELATAN – 19 November 2026 – Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri Maluku Utara (LSM-KANe Malut) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PLN Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan penyampaian aspirasi masyarakat terkait pemadaman listrik yang dinilai tidak beraturan dan kerap mengganggu aktivitas masyarakat. LSM-KANe mempertanyakan kebijakan serta mekanisme pemadaman listrik yang dilakukan oleh pihak PLN Labuha.
Ketua LSM-KANe Malut, Risal Sangaji, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pemadaman listrik yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan penjelasan yang memadai patut dipertanyakan, terutama menyangkut kepastian pelayanan kepada pelanggan.
Menurut Risal, persoalan pemadaman listrik tidak boleh dianggap sebagai hal biasa karena listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kehidupan sehari-hari.
Risal juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 29, yang mengatur hak konsumen untuk memperoleh pelayanan yang baik, pasokan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta hak mendapatkan ganti rugi apabila pemadaman disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh penyedia tenaga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, LSM-KANe menyoroti Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur perubahan tingkat mutu pelayanan dan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen.
Risal meminta PLN Labuha memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman, jadwal pemeliharaan jaringan, serta mekanisme pelayanan dan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak.
Risal Sangaji menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar bentuk protes, melainkan bagian dari tanggung jawab moral LSM-KANe dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai pelanggan PLN.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang dirugikan akibat gangguan pelayanan tanpa memperoleh informasi yang jelas. PLN sebagai penyedia layanan publik harus mampu memberikan kepastian pelayanan dan bertanggung jawab terhadap keluhan pelanggan.
LSM-KANe juga mendesak pihak PLN Labuha agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi listrik di wilayah Halmahera Selatan serta menyampaikan penjelasan resmi kepada masyarakat.
Kami meminta PLN Labuha jangan menganggap persoalan pemadaman listrik ini sebagai persoalan biasa. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik.
Jika terjadi gangguan, harus ada penjelasan yang transparan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” tegas Risal.
LSM-KANe menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada penjelasan dan langkah konkret dari pihak PLN demi kepentingan masyarakat Halmahera Selatan.
Kabiro Halsel
(Alimudin)







