BANTAENG – Pemerintah Kabupaten Bantaeng terus mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memastikan arah pembangunan wilayah berjalan selaras dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan RDTR Kecamatan Bissappu–Bantaeng–Eremerasa dan RDTR Kecamatan Sinoa–Uluere, yang berlangsung di Hotel Kirei Bantaeng, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan selama dua hari, 19–20 November 2026, dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Dr. H. Muhammad Tafsir, dan melibatkan perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), perangkat daerah, serta tim penyusun dan supervisi RDTR.
Dalam tahapan pembahasan tersebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan kebijakan, rencana, dan program penataan ruang tidak mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada peraturan zonasi serta program pemanfaatan ruang atau indikasi program.
Sementara itu, pada hari kedua, Jumat (20/11/2026), agenda diarahkan pada analisis pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
Pj. Sekda Bantaeng, Muhammad Tafsir, menegaskan bahwa penyusunan RDTR harus memperhatikan kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, perencanaan tata ruang yang baik tidak hanya memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan investasi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang.
Melalui pembahasan FGD II ini, diharapkan berbagai masukan dan rekomendasi dapat dirumuskan secara komprehensif sebagai bahan penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS.
Dengan demikian, penataan ruang di Kabupaten Bantaeng dapat menjadi landasan pembangunan yang terarah, produktif, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.







