Batahan Mandailing Natal 18/11/2016
Global Investigasi news.my.id
Klarifikasi “H” atas Pemberitaan GI News dan SB Perlu Ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Lapangan Sabtu 14/11/2026 pernyataan Kepala Desa Banjar Aur Kecamatan Batahan.
Terkait Peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Batahan IV, meskipun berlangsung sekitar 30 menit, menjadi peringatan serius terhadap kondisi lingkungan dan kawasan hutan di wilayah tersebut.
Sebelumnya, media Global Investigasi News (GI News) dan Sumut Brantas (SB) telah menerbitkan pemberitaan pada 8 November 2026 terkait dugaan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Lindung Bukit Rendang yang salah satunya mengarah pada aktivitas PT TBS.
Menanggapi pemberitaan tersebut, seorang berinisial “H” menyampaikan klarifikasi. Menurut keterangannya, posisi Bukit Rendang berada di bagian atas, sementara lokasi PT TBS berada di bagian bawah.
Pernyataan tersebut tentu menjadi bagian penting yang perlu dicatat dan dikonfirmasi lebih lanjut. Namun, persoalan yang harus dijawab bukan semata-mata mengenai posisi geografis perusahaan terhadap Bukit Rendang.
Lantas, siapa sebenarnya pemilik atau pihak yang menguasai lahan di kawasan Bukit Rendang? Siapa yang melakukan pembukaan lahan?
Apakah aktivitas tersebut memiliki izin dan bagaimana status kawasan hutannya?
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab berdasarkan fakta lapangan, dokumen perizinan, peta kawasan hutan, serta hasil pemeriksaan instansi berwenang.
Jika memang PT TBS tidak memiliki keterkaitan dengan pembukaan lahan di Bukit Rendang sebagaimana disampaikan dalam klarifikasi “H”, maka perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pembukaan lahan tersebut.
Jangan sampai persoalan yang telah lama menjadi perhatian masyarakat ini terus berputar tanpa kejelasan mengenai pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab.
“BANJIR BANDANG BUKAN SEKADAR PERISTIWA ALAM”
Banjir bandang Batahan IV seharusnya menjadi momentum evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Dinas terkait, instansi kehutanan, aparat penegak hukum, serta pihak berwenang lainnya perlu segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi Bukit Rendang.
Pemeriksaan tersebut meliputi:
- Identifikasi pemilik dan penguasa lahan di kawasan Bukit Rendang.
- Pemeriksaan dugaan aktivitas pembalakan liar dan pembukaan lahan.
- Pengecekan batas serta status kawasan Hutan Lindung.
- Penelusuran dokumen izin dan pihak yang melakukan aktivitas perkebunan.
- Evaluasi dampak kerusakan lingkungan terhadap risiko banjir bandang bagi masyarakat.
Media GI News dan SB memandang bahwa keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan harus menjadi perhatian bersama.
JANGAN HANYA SALING MENUNJUK, TUNJUKKAN FAKTA DAN TANGGUNG JAWAB!
Masyarakat Batahan IV berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kawasan Bukit Rendang. Klarifikasi harus dihormati, tetapi fakta lapangan juga harus dibuka secara transparan.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan siapa pemilik lahan, melainkan keselamatan masyarakat, keberlangsungan lingkungan, dan masa depan wilayah Batahan.
Siapa sebenarnya di balik pembukaan lahan Bukit Rendang? Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan segera memberikan jawaban berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
GI News / Sumut Brantas (SB)
Catatan redaksi, sahabat: Saya sengaja menggunakan istilah dugaan dan meminta pemeriksaan resmi agar pemberitaan tidak langsung memvonis PT TBS maupun pihak “H”. Klarifikasi harus diberi ruang, tetapi pemeriksaan lapangan juga harus dilakukan.
Menurut saya, kalimat yang paling kuat untuk penutup status Facebook:
“BANJIR HANYA 30 MENIT, TETAPI PERTANYAAN TENTANG BUKIT RENDANG SUDAH BERTAHUN-TAHUN. SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB? JANGAN BIARKAN MASYARAKAT TERUS MENJADI KORBAN!” (OM).







