RATUSAN PICK UP DIDUGA ANGKUT MINYAK ILEGAL SETIAP HARI MELINTASI SEJUMLAH MARKAS APARAT! DI MANA PENGAWASAN TNI-POLRI DAN PEMERINTAH?

Aktivitas Illegal Drilling di Sarolangun Dipertanyakan, Dugaan Keterlibatan Oknum dan Setoran kepada Aparat Perlu Diusut Tuntas
SAROLANGUN, JAMBI – 18 NOVEMBER 2026
GLOBALINVESTIGASINEWS.COM
Aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, kembali menjadi sorotan serius. Bukan hanya persoalan maraknya sumur minyak ilegal, melainkan juga dugaan bebasnya distribusi minyak mentah yang diangkut menggunakan ratusan kendaraan jenis pick up setiap hari.
Berdasarkan informasi dan penelusuran lapangan yang dihimpun awak media, kendaraan pengangkut minyak mentah yang diduga berasal dari aktivitas pengeboran ilegal tersebut disebut-sebut melintasi sejumlah ruas jalan utama di wilayah Sarolangun.
Rute yang diinformasikan antara lain berawal dari kawasan Mandiangin Timur, kemudian melewati Mapolsek Mandiangin, Makoramil, Mapolres Sarolangun, Mapolsek Singkut, Markas Batalyon Infanteri TP 896/Serumpun Pseko, hingga kawasan Pos Koramil Muara Limun dan berlanjut menuju perbatasan Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: Bagaimana mungkin distribusi minyak yang diduga berasal dari kegiatan pengeboran ilegal dapat berlangsung secara terbuka dan berulang kali melewati sejumlah wilayah pengamanan aparat?
Apakah aktivitas tersebut tidak terpantau? Apakah pengawasan belum berjalan efektif? Ataukah terdapat persoalan lain yang perlu diungkap melalui pemeriksaan menyeluruh?
DUGAAN ADA PIHAK KUAT DI BALIK AKTIVITAS ILEGAL DRILLING
Hasil penelusuran awak media juga memperoleh informasi dari sejumlah sumber yang menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam mata rantai aktivitas illegal drilling dan distribusi minyak mentah di wilayah tersebut.
Seorang sumber menyampaikan dugaan adanya pihak-pihak yang memiliki pengaruh sehingga aktivitas tersebut dapat terus berlangsung. Bahkan, muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dan Polri.
Informasi tersebut tentu memerlukan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut. Namun, apabila benar terdapat anggota aparat yang terlibat, persoalan ini bukan lagi sekadar pelanggaran di sektor pertambangan, melainkan juga menyangkut integritas institusi dan penegakan hukum.
Dalam percakapan dengan seseorang berinisial B, yang disebut sebagai anggota unit Kodim Sarko, muncul pernyataan yang oleh awak media dipahami sebagai pengakuan bahwa dirinya pernah menerima sesuatu dari para pemain illegal drilling.
Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi secara resmi, termasuk mengenai bentuk pemberian, waktu, tujuan, serta apakah terdapat unsur pelanggaran hukum atau disiplin kedinasan.
Sementara itu, dalam percakapan terpisah, seseorang berinisial R yang disebut sebagai anggota satuan TNI menjelaskan bahwa namanya kerap dicatut oleh pihak tertentu untuk dijadikan tameng dalam menjalankan aktivitas ilegal.
“Boleh Abang ceklah satu per satu sumur atau sopir armada minyak. Banyak yang mengatasnamakan saya, padahal tidak ada itu,” ungkap R dalam percakapan tersebut.
Pernyataan ini juga membuka persoalan lain: apakah benar terdapat pihak yang mencatut nama anggota aparat untuk memperoleh perlindungan atau menciptakan kesan seolah-olah aktivitas mereka mendapat dukungan institusi?
SOPIR MENGAKU HANYA MENJALANKAN PERINTAH
Di lapangan, awak media juga memperoleh keterangan dari seorang sopir kendaraan pengangkut minyak asal Sumatera Selatan berinisial Ijal.
Menurut keterangannya, dirinya hanya bertugas mengangkut minyak dan tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik minyak mentah yang dibawanya.
“Aku ni sebatas sopir, Bang. Kalau yang punyo minyak pastinyo aku dak tau. Tapi jelas orang Anggota loreng, Bang. Dak berani dak kalau kami orang sipil nak main-main minyak terang-terangan,” ujar Ijal.
Keterangan tersebut merupakan pengakuan narasumber yang masih memerlukan verifikasi. Identitas pihak yang disebut sebagai pemilik minyak harus ditelusuri, demikian pula asal-usul minyak, jalur distribusi, pihak penerima, serta aliran pembayaran dalam bisnis tersebut.
Jangan sampai persoalan hukum hanya berhenti pada sopir dan pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga mengendalikan kegiatan, menyediakan modal, mengatur distribusi, atau menikmati keuntungan justru tidak tersentuh.
SENAMI, KM 51, KM 33 HINGGA PETIDURAN BARU MENJADI TITIK SOROTAN
Sejumlah lokasi yang disebut dalam penelusuran awak media sebagai kawasan aktivitas pengeboran minyak ilegal antara lain wilayah Senami, KM 51, KM 33, hingga Desa Petiduran Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun.
Keberadaan titik-titik tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kegiatan pertambangan dan distribusi minyak.
Jika aktivitas pengeboran ilegal dan pengangkutan minyak mentah benar berlangsung dalam skala besar, maka penyelidikan semestinya tidak hanya menyasar lokasi sumur dan kendaraan pengangkut.
Aparat juga perlu menelusuri siapa pemodalnya, siapa pengelolanya, siapa pemilik armada, ke mana minyak dipasarkan, serta siapa saja yang memperoleh keuntungan dari rantai bisnis tersebut.
KAPOLDA JAMBI, KAPOLRI DAN PANGDAM DIMINTA TURUN TANGAN
Masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan dari dampak aktivitas pengeboran minyak ilegal.
Karena itu, Kapolda Jambi, Kapolri, Pangdam II/Sriwijaya, serta pimpinan satuan terkait diminta memberikan perhatian serius terhadap informasi ini.
Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain:
- Melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pengeboran minyak ilegal di Senami, KM 51, KM 33, dan Petiduran Baru.
- Menelusuri jalur pengangkutan minyak mentah yang diduga berlangsung setiap hari.
- Mengidentifikasi pemilik sumur, pemodal, pengendali armada, penampung, dan jaringan distribusinya.
- Memeriksa dugaan keterlibatan oknum TNI maupun Polri, apabila ditemukan bukti dan petunjuk yang cukup.
- Menindaklanjuti informasi dugaan pemberian uang atau barang kepada oknum aparat.
- Melakukan pemeriksaan internal secara objektif, transparan, dan profesional apabila terdapat indikasi pelanggaran anggota.
- Menyampaikan hasil penanganan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penegakan hukum.
Media ini juga membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan, termasuk jajaran Polres Sarolangun, Kodim Sarko, Polda Jambi, satuan TNI terkait, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.
JANGAN BIARKAN HUKUM HANYA MENJANGKAU PEKERJA KECIL
Kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Sarolangun merupakan potensi yang seharusnya dikelola sesuai ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi negara serta kesejahteraan masyarakat.
Namun, apabila dugaan praktik pengeboran dan distribusi minyak ilegal benar berlangsung secara terorganisasi, disertai dugaan adanya pihak yang memberikan perlindungan, maka persoalan ini harus diusut sampai ke akar-akarnya.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan. Siapa pun yang terbukti menjadi pemodal, pengendali, penampung, maupun pihak yang memberikan perlindungan terhadap kegiatan ilegal harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak kendaraan yang melintas, tetapi siapa yang mengendalikan bisnis tersebut, siapa yang menikmati hasilnya, dan apakah ada pihak yang sengaja membiarkan aktivitas ini terus berlangsung?
Publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar pernyataan. Jika dugaan-dugaan ini memiliki dasar bukti, sudah saatnya dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih.
BERSAMBUNG…
(Fik_Globalinewsjambi)
GLOBAL INVESTIGASI NEWS
Cepat – Akurat – Berimbang – Terpercaya
Rekomendasi SEO
Dugaan Illegal Drilling Sarolangun, Ratusan Pick Up Angkut Minyak Mentah Setiap Hari
Slug: dugaan-illegal-drilling-sarolangun-ratusan-pick-up-angkut-minyak
Kata kunci: Illegal Drilling Sarolangun, minyak ilegal Jambi, Mandiangin, Petiduran Baru, Senami, KM 51, KM 33, Polda Jambi, Polres Sarolangun, dugaan keterlibatan oknum aparat.
Kategori: Investigasi | Hukum dan Kriminal | Jambi







