KABUPATEN BANDUNG – GLOBAL INVESTIGASI NEWS
Pengelolaan dana Bonus Produksi Panas Bumi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi perhatian dan perlu mendapatkan pengawasan serius. Pasalnya, dana yang bersumber dari aktivitas produksi panas bumi oleh sejumlah perusahaan tersebut semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar wilayah penghasil panas bumi.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran Bonus Produksi Panas Bumi sebesar Rp40 miliar untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut diperuntukkan bagi 56 desa yang tersebar di enam kecamatan, yakni Ibun, Kertasari, Pangalengan, Ciwidey, Pasirjambu, dan Rancabali.
Berdasarkan skema pembagian yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2022, alokasi pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi terdiri atas 60 persen untuk wilayah yang berada di sekitar sumber kegiatan eksplorasi dan/atau terdampak langsung, serta 40 persen untuk program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Namun, persoalan yang perlu menjadi perhatian publik bukan hanya besarnya anggaran dan pembagiannya, melainkan bagaimana dana tersebut benar-benar digunakan dan dipertanggungjawabkan.
DIDUGA BELUM SEPENUHNYA TEPAT SASARAN, PUBLIK BERHAK TAHU
Munculnya sorotan mengenai dugaan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait.
Dana bonus produksi panas bumi bukanlah anggaran yang dapat digunakan sesuka hati oleh pihak pengelola. Dana tersebut memiliki tujuan yang jelas, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta penanganan stunting.
Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, pekerjaan yang tidak terealisasi, atau pertanggungjawaban yang tidak transparan, maka hal tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dan audit sesuai kewenangan.
Jangan sampai anggaran yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru menimbulkan kecurigaan sebagai lahan bancakan atau praktik bagi-bagi kue oleh oknum tertentu.
AUDIT DAN LPJ HARUS DIBUKA KEPADA PUBLIK
GLOBAL INVESTIGASI NEWS mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya perangkat daerah yang menangani pengelolaan Bonus Produksi Panas Bumi, agar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai:
- Total penerimaan Bonus Produksi Panas Bumi dari setiap perusahaan penghasil.
- Rincian alokasi anggaran 60 persen untuk desa dan 40 persen untuk program pemerintah daerah.
- Daftar 56 desa penerima beserta besaran bantuan yang diterima masing-masing desa.
- Rencana kegiatan, lokasi pekerjaan, nilai anggaran, serta pelaksana kegiatan.
- Realisasi penggunaan anggaran dan bukti hasil pekerjaan di lapangan.
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap desa penerima.
- Hasil pemeriksaan Inspektorat maupun audit lembaga pemeriksa yang berwenang.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah dana yang diterima benar-benar diwujudkan dalam pembangunan dan pelayanan publik atau justru tidak memberikan dampak sebagaimana mestinya.
PERUSAHAAN PANAS BUMI DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT
Sejumlah perusahaan yang berperan dalam pengusahaan panas bumi di kawasan Kabupaten Bandung dan sekitarnya antara lain PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Star Energy Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi (Persero).
Dalam rantai produksi energi panas bumi, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peran dalam pengembangan lapangan, pengelolaan uap, maupun pembangkitan listrik sesuai wilayah kerja dan kontraknya. Sementara PLN dan PLN Indonesia Power memiliki peran berbeda dalam pembelian energi serta pengoperasian pembangkit pada unit tertentu.
Kontribusi sektor panas bumi terhadap penyediaan energi bersih semestinya juga diikuti dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di wilayah penghasil.
Jangan sampai masyarakat yang berada paling dekat dengan aktivitas pengusahaan panas bumi hanya menerima dampak lingkungan dan aktivitas industri, sementara manfaat ekonominya tidak dirasakan secara proporsional.
JANGAN ADA RUANG BAGI PENYALAHGUNAAN ANGGARAN
Pengelolaan dana publik wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat.
Karena itu, Bupati Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), para camat, serta seluruh kepala desa penerima manfaat diharapkan memastikan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila terdapat indikasi penyimpangan, aparat pengawasan dan penegak hukum perlu melakukan penelusuran berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan sampai Bonus Produksi Panas Bumi yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat berubah menjadi ladang kepentingan segelintir orang.
Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang tersebut dialokasikan, untuk apa digunakan, siapa pelaksananya, dan bagaimana hasilnya.
GLOBAL INVESTIGASI NEWS akan mendorong keterbukaan informasi serta meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dan pihak-pihak terkait mengenai realisasi anggaran, hasil audit, serta LPJ penggunaan Bonus Produksi Panas Bumi Tahun Anggaran 2026.
BERSAMBUNG…
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan dorongan terhadap transparansi pengelolaan keuangan publik. Dugaan penyalahgunaan anggaran belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana sebelum adanya hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga berwenang. Hak jawab dan klarifikasi terbuka bagi seluruh pihak yang disebutkan.
Catatan penting untuk penguatan pemberitaan:
- Perbup Kabupaten Bandung Nomor 57 Tahun 2022 mengatur pembagian 60% dan 40%, termasuk mekanisme pengalokasian.
- Perbup Nomor 80 Tahun 2022 mengatur pedoman BKK, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Database Peraturan | o
- Informasi alokasi Rp40 miliar untuk 56 desa pada 2026 diberitakan ANTARA pada 20 Oktober 2026. ANTARA News
Catatan: Dokumen APBD, daftar penerima BKK, RAB, bukti transfer, LPJ, serta hasil pemeriksaan Inspektorat. Dengan demikian, dugaan penyimpangan dapat diuji berdasarkan dokumen dan fakta lapangan, bukan sekadar isu.
Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Bonus Produksi Panas Bumi (Geothermal) tahun 2026.
Rincian Kebijakan dan Alokasi Dana:
- Penerima Manfaat: Sebanyak 56 desa yang tersebar di 6 kecamatan wilayah penghasil panas bumi di Kabupaten Bandung, meliputi:
• Kecamatan Ibun
• Kecamatan Kertasari
• Kecamatan Pangalengan
• Kecamatan Ciwidey
• Kecamatan Pasirjambu
• Kecamatan Rancabali - Porsi Anggaran: Sebesar 60 persen dari total Rp40 miliar tersebut disalurkan langsung ke pemerintah desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sementara sisanya dikelola oleh Pemkab Bandung untuk program prioritas daerah.
- Arah Pemanfaatan: Dana diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta penanganan stunting.
- Mekanisme & Pengawasan: Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan agar para kepala desa segera menyusun perencanaan serta merealisasikan anggaran secara maraton agar tuntas sebelum akhir Desember 2026, dengan pelaporan yang langsung diserahkan kepada Pemkab Bandung.







