Keterangan keluarga, informasi yang masih perlu diverifikasi, dan pertanyaan publik agar pemberitaan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta tidak mendahului proses hukum.

BREAKING NEWS – GLOBAL INVESTIGASI NEWS

SURAT PERDAMAIAN UJANG DINILAI MENYISAKAN TANDA TANYA, SIAPA PELAKU PENGEROYOKAN SEBENARNYA? NAMA SUBAN, DODO DAN ROMELAN IKUT DISEBUT

SAROLANGUN, JAMBI – Kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Ujang (30), warga Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, yang sebelumnya diberitakan mengalami luka serius hingga bersimbah darah, kini menyisakan sejumlah pertanyaan.

Perhatian publik tertuju pada surat pernyataan perdamaian tertanggal 3 November 2026 yang disebut telah dibuat antara Komarudin, ayah korban, dengan seseorang bernama Ismail.

Namun, muncul pertanyaan mendasar: jika Ujang merupakan korban dugaan pengeroyokan oleh tiga orang, siapa sebenarnya para pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut?

Mengapa surat perdamaian justru disebut dibuat antara Komarudin dan Ismail, sementara identitas pihak-pihak yang diduga melakukan pengeroyokan belum terungkap secara jelas?

SURAT PERDAMAIAN 3 NOVEMBER 2026 MENYISAKAN PERTANYAAN

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, surat pernyataan perdamaian tertanggal 3 November 2026 memuat keterangan bahwa Komarudin dan Ismail sebelumnya mengalami perselisihan dan kesalahpahaman, kemudian kedua belah pihak sepakat saling memaafkan.

Akan tetapi, substansi surat tersebut dinilai belum menjawab persoalan utama, yakni siapa pihak yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap Ujang.

Dalam informasi yang disampaikan kepada redaksi, nama Dodo, Romelan, dan Suban turut disebut sebagai pihak yang menjadi saksi dalam proses perdamaian tersebut.

Hal ini menimbulkan pertanyaan yang patut dijelaskan secara terbuka: apa kapasitas masing-masing pihak dalam proses perdamaian itu? Apakah mereka mengetahui kronologi kejadian? Apakah mereka mengetahui identitas orang-orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban?

Redaksi menegaskan, keberadaan nama seseorang dalam surat perdamaian maupun penyebutan sebagai saksi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.

KELUARGA DISEBUT MENUNGGU ITIKAD BAIK, IDENTITAS PELAKU BELUM JELAS

Sebelumnya, Komarudin selaku ayah Ujang menyampaikan kepada redaksi bahwa anaknya diduga mengalami kekerasan setelah dituduh mencuri sepeda motor.

Dalam keterangan awal keluarga, Ujang diduga dianiaya oleh tiga orang menggunakan kekerasan fisik dan senjata tajam hingga mengalami luka serius.

Korban kemudian dibawa ke RS Sarolangun untuk mendapatkan penanganan medis.

Informasi terbaru yang diterima redaksi menyebutkan bahwa kondisi Ujang masih memerlukan perhatian serius dan korban dikabarkan masih terbaring di tempat tidur. Kondisi terkini tersebut perlu dipastikan melalui keluarga atau keterangan medis yang berwenang.

Di sisi lain, Ujang diketahui telah berusia 30 tahun, berkeluarga, dan memiliki anak. Dengan demikian, terdapat persoalan tersendiri mengenai kedudukan dan persetujuan korban dalam proses perdamaian yang dilakukan oleh ayahnya.

Apakah Ujang sendiri mengetahui, menyetujui, dan terlibat langsung dalam proses perdamaian tersebut? Pertanyaan ini penting untuk memperoleh kejelasan.

MENGAPA SUBAN DISEBUT MENJAMIN PERDAMAIAN?

Hal lain yang menjadi perhatian redaksi adalah munculnya informasi bahwa Suban disebut berperan menjamin penyelesaian persoalan tersebut.

Publik pun mempertanyakan apa dasar dan kapasitas Suban dalam menjamin perdamaian, sementara pihak-pihak yang diduga melakukan pengeroyokan belum diketahui secara terang.

Nama Dodo dan Romelan juga disebut dalam rangkaian informasi mengenai proses perdamaian tersebut.

Namun, seluruh informasi mengenai peran masing-masing pihak masih harus dikonfirmasi. Redaksi tidak menyimpulkan bahwa Suban, Dodo, maupun Romelan merupakan pelaku atau pihak yang menyuruh terjadinya penganiayaan.

Yang menjadi persoalan utama adalah perlunya penjelasan mengenai siapa pelaku sebenarnya dan bagaimana pertanggungjawaban hukum atas luka-luka yang dialami korban.

JANGAN SAMPAI PERDAMAIAN MENUTUP PENGUNGKAPAN FAKTA

Perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pengungkapan dugaan tindak pidana.

Apabila benar terdapat tindakan pengeroyokan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami luka serius, maka fakta kejadian, alat yang digunakan, identitas pelaku, saksi, serta bukti medis harus ditelusuri secara objektif.

Penerapan pasal pidana, termasuk ketentuan mengenai pengeroyokan dalam KUHP yang berlaku, sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian.

Karena itu, diperlukan kejelasan apakah surat perdamaian tersebut hanya menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau juga dimaksudkan sebagai penyelesaian atas peristiwa dugaan penganiayaan terhadap Ujang.

Keduanya merupakan persoalan yang harus dibedakan secara hukum.

DESAK KAPOLRES SAROLANGUN DAN KAPOLDA JAMBI TURUN TANGAN

GLOBAL INVESTIGASI NEWS meminta Polres Sarolangun dan Polda Jambi memberikan perhatian serius terhadap kasus ini.

Aparat penegak hukum diharapkan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Memastikan kondisi korban dan meminta keterangan langsung dari Ujang apabila secara medis memungkinkan.
2. Memeriksa Komarudin, Ismail, serta pihak-pihak yang disebut mengetahui proses perdamaian.
3. Mengidentifikasi tiga orang yang menurut keterangan awal keluarga diduga melakukan pengeroyokan.
4. Memeriksa Dodo, Romelan, dan Suban untuk memperoleh penjelasan mengenai informasi yang menyebut nama mereka dalam proses perdamaian.
5. Menelusuri bukti medis, saksi, lokasi kejadian, dan dugaan penggunaan senjata tajam.
6. Memastikan apakah terdapat tekanan, ancaman, atau keadaan lain yang memengaruhi proses perdamaian, apabila ditemukan indikasinya.

Keluarga maupun korban juga perlu memperoleh perlindungan agar dapat menyampaikan keterangan tanpa intimidasi.

SUPREMASI HUKUM: SEMUA SAMA DI HADAPAN HUKUM

Publik tidak sedang meminta seseorang dihukum tanpa proses pembuktian. Publik hanya menginginkan kejelasan dan penegakan hukum yang adil.

Jangan sampai perkara dugaan penganiayaan terhadap seorang warga justru berhenti pada surat perdamaian, sementara identitas orang-orang yang diduga melakukan kekerasan tidak pernah terungkap.

Jika ada pihak yang mengetahui kejadian, hendaknya memberikan keterangan kepada penyidik. Jika ada pihak yang diduga melakukan tindak pidana, proseslah berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

EQUALITY BEFORE THE LAW – SEMUA ORANG SAMA DI HADAPAN HUKUM.

Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum karena jabatan, kekuasaan, pengaruh, ataupun kepentingan ekonomi.

GLOBAL INVESTIGASI NEWS akan terus mengawal perkembangan perkara ini dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.

HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI

Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada Suban, Dodo, Romelan, Ismail, Komarudin, maupun pihak lainnya yang disebut dalam pemberitaan ini.

Redaksi juga mengharapkan keterangan resmi dari Polres Sarolangun dan Polda Jambi mengenai perkembangan penanganan dugaan penganiayaan tersebut.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang diterima redaksi. Seluruh dugaan yang belum dibuktikan tetap harus diperlakukan sebagai dugaan. Asas praduga tak bersalah dan Kode Etik Jurnalistik tetap menjadi pedoman.

SIAPA PELAKU SEBENARNYA? JANGAN BIARKAN FAKTA TERTUTUP OLEH PERDAMAIAN!

TIM INVESTIGASI
GLOBAL INVESTIGASI NEWS
CEPAT – AKURAT – BERIMBANG – TERPERCAYA

Mengungkap Fakta, Menyuarakan Kebenaran.

Catatan hukum penting, Redaksi perlu meluruskan penyebutan ancaman pidana agar tidak keliru dalam pemberitaan. Berdasarkan Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026:

• Ayat (1): kekerasan bersama-sama di muka umum, ancaman maksimal 5 tahun.
• Ayat (2): apabila mengakibatkan luka, maksimal 7 tahun.
• Ayat (3): apabila mengakibatkan luka berat, maksimal 9 tahun.
• Ayat (4): apabila mengakibatkan kematian, maksimal 12 tahun.

.Redaksi memperoleh salinan surat perdamaian 3 November 2026 dan memastikan Ujang sendiri tidak ikut menandatangani atau menyetujui perdamaian tersebut. Ini merupakan salah satu titik paling penting dalam investigasi.

Pasal pengeroyokan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan delik biasa (bukan delik aduan).

• Dasar Hukum: Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 262 KUHP Baru (yang menggantikan Pasal 170 KUHP lama).
• Sifat Delik: Karena tidak termasuk dalam kategori delik aduan (seperti perzinahan atau pencemaran nama baik yang mensyaratkan adanya pengaduan dari korban), perkara pengeroyokan dapat diproses langsung oleh aparat penegak hukum (kepolisian) tanpa harus menunggu atau bergantung pada pengaduan dari korban.
• Pencabutan Laporan: Berbeda dengan delik aduan yang laporannya bisa dicabut oleh korban sebelum sidang dimulai, pada delik biasa seperti pengeroyokan, proses hukum tetap dapat berjalan meskipun antara pelaku dan korban telah terjadi perdamaian

Komunikasi kepada Kapolda Jambi, yang disampaikan oleh Solihin Wartawan Media Cetak & Online GLOBAL INVESTIGASI NEWS

Selamat siang, Bapak Kapolda.

Mohon izin, terkait telepon Bapak sebelumnya, saya masih dalam perjalanan sehingga komunikasi melalui telepon tadi kurang maksimal.

Ada perkembangan informasi mengenai dugaan pengeroyokan terhadap Ujang di wilayah Petiduran, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun.

Kami berharap perkara ini mendapat perhatian dan dapat ditelusuri secara objektif, khususnya terkait identitas para pelaku serta surat perdamaian tertanggal 3 November 2026 yang masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Kami tidak bermaksud menghakimi siapa pun. Kami hanya berharap supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum.

Terima kasih atas perhatian Bapak Kapolda.

Team R – Biro Sarolangun Jambi

About the Author

admin

Administrator

View All Posts