ACEH SINGKIL – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) penanganan pascabencana hidrometeorologi di Op-Room Kantor Bupati, Rabu (07/10/2026).
Rapat ini menjadi momentum krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran bencana diterjemahkan menjadi infrastruktur dan layanan nyata bagi masyarakat terdampak.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, SH, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda daerah, termasuk Pj. Sekretaris Daerah H. Edy Widodo, S.K.M., M.Kes, serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait. Dari sisi pusat dan provinsi, hadir tim pelaksana Satgas PRR wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dipimpin oleh Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd.
Dalam sesi evaluasi, dibahas progres penyerapan dan realisasi anggaran dari empat sumber pendanaan utama: Tambahan Transfer Ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Sumatera Barat, Tambahan Dana Otonomi Khusus (DOKA), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui proyek kementerian/lembaga.
Bupati Safriadi Oyon menyampaikan pesan keras kepada seluruh kepala dinas dan instansi terkait. Ia menekankan bahwa ketersediaan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk kelambatan eksekusi di lapangan.
“Saya minta seluruh SKPK terkait memastikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya benar-benar direalisasikan. Jangan sampai perencanaan sudah baik dan anggaran tersedia, tetapi pelaksanaannya lambat,” tegas Bupati Safriadi.
Ia menambahkan, setiap kendala teknis maupun administratif harus segera dikoordinasikan, bukan ditumpuk. Tujuannya jelas: program rehabilitasi harus memberikan manfaat secepatnya bagi warga yang masih berjuang memulihkan kehidupan pasca-bencana.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Satgas PRR, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., menjelaskan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi dirancang untuk mendeteksi hambatan sejak dini.
“Monitoring ini bukan sekadar melihat progres di atas kertas, tetapi memastikan seluruh kegiatan bergerak sesuai target fisik dan keuangan.
Jika ada kendala, kita identifikasi bersama dan segera mencari solusi, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sinergi antara pemerintah daerah dan tim Satgas PRR diharapkan mampu memangkas birokrasi yang sering menjadi penghambat dalam situasi tanggap darurat dan pemulihan.
Menutup rapat, Bupati Aceh Singkil kembali menegaskan bahwa penanganan pascabencana adalah ujian integritas dan kecepatan respons pemerintahan.
“Kita optimistis, dengan kebersamaan, koordinasi, dan komitmen seluruh pihak, saya yakin proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat kita tuntaskan dengan baik. Yang paling penting, masyarakat harus merasakan hadirnya pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana,” pungkas Safriadi Oyon.
Dengan arahan yang jelas dan pengawasan ketat, Pemkab Aceh Singkil bertekad mengubah masa sulit pascabencana menjadi momentum pembangunan kembali yang lebih tangguh dan berkelanjutan.(*)
(Redaksi)







