KABUPATEN BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung mewaspadai potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (JBKP) dan Biosolar (JBT) pada akhir tahun. Berdasarkan proyeksi Pertamina, kuota Pertalite diprediksi habis pada 9 Desember, sedangkan Biosolar habis pada awal Desember. Hal itu terungkap dalam audiensi Pertamina Patra Niaga dengan Bupati Bandung di Kantor Bupati, Kamis (1/10/2026).
Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang lebih akrab disapa KDS menegaskan bahwa pihaknya siap mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, ia meminta data yang jelas sebagai dasar sebelum menandatangani surat usulan.
“Saya tidak mau menandatangani tanpa dasar yang jelas. Kalau angkanya tidak jelas, kita yang salah. Sampaikan ke Pertamina, dasar angka itu harus berdasarkan data mereka,” tegas KDS.
Ia menekankan bahwa Pemkab Bandung hanya memiliki kewajiban menyampaikan usulan, tetapi angka yang diajukan harus bisa dipertanggungjawabkan. KDS juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik.
“Tujuannya baik, tidak apa-apa. Tapi dasarnya dari mana? Kalau hanya prasyarat, jangan. Saya sekarang mulai memperketat,” ujarnya.
Sales Branch Manager PJS II Fuel Bandung Pertamina Patra Niaga, Zico Aldillah Syahtian, menjelaskan bahwa disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang semakin lebar memicu migrasi konsumen sejak Juni. Pengguna Pertamax tercatat beralih ke Pertalite sebesar 13,6 persen, sementara pengguna Dex beralih ke Biosolar.
“Ketika harga Pertamax naik, masyarakat bergeser ke Pertalite. Begitu pula Dex yang harganya Rp25.000 dibandingkan Biosolar Rp6.800,” ujar Zico.
Selain migrasi konsumen, Zico mengatakan, ditemukan pula perilaku penyalahgunaan kuota. Sejumlah konsumen memaksimalkan pembelian harian hingga 120 liter untuk kendaraan roda empat, meski kendaraan tidak digunakan, lalu menjual kembali BBM tersebut.
“Kami sudah mendeteksi hal itu melalui sistem digitalisasi SPBU MyPertamina. Ratusan kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian berulang sudah kami blokir,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, kuota yang diberikan BPH Migas tahun ini dinilai tidak akan cukup hingga akhir tahun. Untuk Kabupaten Bandung, kuota Pertalite tercatat 370.000 kiloliter dan Biosolar 90.000 kiloliter.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, Yayan Suheryan menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan tambahan kuota dilakukan bupati/wali kota kepada Provinsi, lalu gubernur mengajukan ke BPH Migas. Pemkab Bandung telah mengajukan usulan berdasarkan evaluasi Pertamina dan konfirmasi BPS.
“Kami sudah melakukan rapat dua kali. Tinggal melengkapi surat yang sudah ditandatangani Bapak Bupati dengan angka yang jelas, tidak kira-kira,” ujar Yayan.
Pemkab Bandung mendesak penambahan kuota BBM subsidi segera disetujui agar pelayanan masyarakat tidak terganggu hingga akhir tahun. Pemerintah daerah juga memperketat pengawasan dan mendorong penindakan tegas terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.
About the Author
