KENDAL – GLOBALNNESTIGASI GINEWS TV Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Anggota DPR RI Komisi IX dari Dapil I Jawa Tengah, Muh Haris, menegaskan program tersebut tidak boleh dikuasai pengusaha besar atau pemodal, melainkan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama.
Muh Haris menyoroti adanya dugaan pemasok bahan baku MBG yang berasal dari pemodal besar. Menurutnya, hal tersebut perlu diluruskan agar tujuan awal program tidak melenceng.
“Ini harus dikritisi. Program MBG seharusnya ditujukan untuk masyarakat lokal, tidak boleh hasilnya justru dinikmati kelompok besar,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Muh Haris saat kegiatan Sosialisasi dalam Rangka Mendukung Program Makan Bergizi Gratis bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI di Gedung DPRD Kendal, Minggu (8/2/2026). Ia menekankan pentingnya pengawasan agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam sosialisasi itu, Muh Haris menjelaskan sasaran kegiatan difokuskan pada generasi Z karena mereka merupakan kelompok penerima manfaat program. Ia mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir.
“Alhamdulillah, atensinya luar biasa. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah hadir dan bersemangat mengikuti sosialisasi ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, bahan baku MBG seharusnya berasal dari masyarakat sekitar. Hal ini dinilai mampu mengungkit perekonomian lokal karena warga bisa menjual hasil bumi ke dapur MBG. “Kalau di Kendal ada 100 dapur MBG, dampaknya akan sangat terasa bagi ekonomi masyarakat lokal,” katanya.
Menanggapi isu MBG yang disebut akan diganti dengan uang makan tunai, Muh Haris menilai hal tersebut kurang tepat. Ia menegaskan MBG merupakan program utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang harus dijalankan dan dihormati sebagai kebijakan strategis nasional.
Terkait adanya beberapa dapur SPPG MBG yang sempat tutup karena adanya keterlambatan anggaran yang turun, Haris menyebut hal itu masih wajar karena program berada pada tahap awal.
Menurutnya, masih dibutuhkan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor. “Namun pada akhirnya, insyaallah program ini akan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara untuk daerah terpencil yang belum terjangkau program MBG, Muh Haris menyampaikan pemerintah masih melakukan tindak lanjut. Ia menyebut alokasi anggaran MBG secara nasional pada 2026 mencapai Rp335 triliun, yang diharapkan mampu memperluas jangkauan manfaat program hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
“Saat ini masih dalam proses tindaklanjut,” pungkasnya.(*)
Affa
About the Author
