PAGARALAM, GLOBAL INVESTIGASI NEWS – Keluhan masyarakat terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Harga Pertalite di tingkat pengecer dilaporkan mencapai Rp14.000 per liter, kondisi yang dinilai semakin memberatkan masyarakat.
Salah seorang warga Pagaralam, Ujang, mengaku resah dengan tingginya harga Pertalite di tingkat eceran. Menurutnya, harga sekitar Rp12.000 per liter masih dapat dimaklumi, namun kenaikan hingga Rp14.000 dinilai sudah terlalu tinggi.
“Kalau Rp12.000 kita masih maklum dijual di tingkat eceran. Tapi kalau sampai Rp14.000, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” ujar Ujang kepada wartawan, Senin (7/9/2026).
Menurut warga, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah aktivitas pembelian BBM subsidi secara berulang menggunakan kendaraan yang diduga telah dimodifikasi kapasitas tangkinya.
Warga menduga praktik tersebut menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU dan berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat umum mendapatkan BBM subsidi.
ANTREAN KENDARAAN MENGULAR HINGGA SATU KILOMETER
Informasi yang dihimpun Global Investigasi News menyebutkan, sejumlah SPBU di Kota Pagaralam sejak pagi hingga sore hari dipadati kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan BBM.
Panjangnya antrean bahkan disebut mencapai sekitar satu kilometer dan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol.
Beberapa lokasi yang disebut terdampak antara lain kawasan Jalan Ayek Perikan dan Jalan Simpang Mana.
Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena antrean kendaraan tidak hanya mengganggu akses pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai pola distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan sebagaimana disampaikan tim Global Investigasi News, antrean kendaraan masih terlihat. Sejumlah kendaraan roda empat yang diduga digunakan untuk membeli BBM secara berulang juga disebut masih mendominasi antrean di beberapa SPBU.
Namun, status kendaraan, legalitas pembelian, serta dugaan adanya tangki modifikasi masih perlu diverifikasi dan dibuktikan oleh pihak berwenang.
WARGA: MASYARAKAT UMUM JANGAN SAMPAI DIRUGIKAN
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, dirinya beberapa kali melihat kendaraan yang diduga telah dimodifikasi mengantre BBM dan melakukan pembelian secara berulang.
“Kami sering melihat mobil yang tangkinya diduga sudah dimodifikasi antre berulang kali. Masyarakat biasa malah harus menunggu lama atau tidak kebagian,” ujarnya.
Warga menilai kondisi tersebut perlu segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Masyarakat meminta pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap konsumen di lapangan, tetapi juga terhadap mekanisme penyaluran BBM bersubsidi dari SPBU hingga ke tingkat konsumen akhir.
APH DIMINTA LAKUKAN PENGAWASAN DI SPBU
Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta aparat penegak hukum (APH), pemerintah daerah, Pertamina, serta instansi terkait meningkatkan pengawasan di sejumlah SPBU yang berada di Kota Pagaralam.
Warga juga berharap adanya pengamanan dan pengawasan kepolisian di lokasi SPBU guna mencegah terjadinya pembelian BBM subsidi secara berulang apabila memang ditemukan pelanggaran.
“Kalau memang mau serius, putus mata rantainya dari hulu sampai hilir. Jangan masyarakat kecil terus yang dirugikan. Kalau ada pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus ditindak sesuai aturan,” tegas Ujang.
PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI DAPAT DIKENAKAN SANKSI
BBM bersubsidi merupakan komoditas yang penggunaannya diatur pemerintah. Setiap dugaan penyalahgunaan distribusi maupun niaga BBM bersubsidi harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum.
Warga juga mengingatkan agar pihak-pihak yang diduga melakukan pembelian BBM subsidi secara tidak wajar untuk kemudian dijual kembali tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila ditemukan unsur pidana, aparat penegak hukum dapat melakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, masyarakat meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk apabila ditemukan indikasi kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi dan digunakan untuk memperoleh BBM subsidi dalam jumlah tidak wajar.
MASYARAKAT: SUBSIDI HARUS TEPAT SASARAN
Masyarakat berharap pemerintah, Pertamina, kepolisian, TNI, serta instansi pengawas lainnya memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kota Pagaralam.
Menurut warga, pengawasan diperlukan agar BBM bersubsidi benar-benar dapat dinikmati masyarakat yang berhak dan tidak menjadi komoditas yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara melanggar ketentuan.
“Subsidi itu untuk rakyat, bukan untuk dipermainkan segelintir orang yang mencari keuntungan. Kalau dibiarkan terus, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Global Investigasi News belum memperoleh keterangan resmi dari pihak Pertamina, pengelola SPBU yang dimaksud, maupun aparat penegak hukum terkait dugaan aktivitas pengeritan BBM bersubsidi tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut maupun berkepentingan dalam pemberitaan ini.
TIM GLOBAL INVESTIGASI NEWS
Mengungkap Fakta, Menyuarakan Kebenaran
Cepat – Akurat – Berimbang – Terpercaya
About the Author
