ACEH SINGKIL – 11 Juni 2026
Di tengah kian memanasnya sorotan publik terhadap tidak beroperasinya bus sekolah di wilayah Aceh Singkil, sebuah kritik tajam dilayangkan kepada Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Aceh Singkil dan Subulussalam.
Warga menilai, instansi yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh ini terkesan “lepas tangan” dan berdiam diri, padahal mayoritas penumpang bus tersebut adalah pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliah Negeri (MAN) yang menjadi tanggung jawab kewenangan provinsi.
Suhermi, seorang pemuda pemerhati pendidikan di Aceh Singkil, menyayangkan sikap pasif Cabdin Pendidikan yang seolah-olah menyerahkan seluruh beban penyelesaian masalah transportasi hanya kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten.
Ia menegaskan bahwa karena objek layanan utama bus sekolah adalah siswa SMA/SMKdan MAN, maka Cabdin Pendidikan memiliki kewajiban moral dan administratif untuk terlibat aktif dalam mencari solusi.
“Jangan sampai kita hanya fokus menyalahkan Dishub terkait operasional teknis, sementara Cabdin Pendidikan Provinsi justru terlihat lepas tanggung jawab.
Ini adalah kelalaian bersama. Siswa yang terdampak adalah anak-anak didik di bawah naungan provinsi, sehingga Cabdin wajib ambil andil,” ujar Hermi nama panggilan, Selasa (9/6/2026).
Suhermi menekankan bahwa hierarki kewenangan pendidikan harus sejalan dengan tanggung jawab pelayanan publik. Jika SMA, SMK dan MAN merupakan domain Provinsi Aceh melalui Cabdin, maka jaminan aksesibilitas dan keselamatan siswa menuju sekolah juga menjadi bagian dari mandat mereka.
Ketidakhadiran Cabdin dalam diskusi atau upaya penyelesaian krisis transportasi ini dinilai sebagai bentuk abai terhadap hak-hak peserta didik.
“Terlepas dari apakah anak-anak tersebut warga Aceh Singkil atau bukan, fakta bahwa mereka adalah pelajar SMA, SMK dan MAN membuat Cabdin Pendidikan tidak bisa bersikap netral atau diam.
Terhentinya operasional bus sekolah bukan semata urusan mesin atau rute milik Dishub, tetapi juga urusan akses pendidikan yang menjadi concern Cabdin,” tambah Hermi.
Ia mendesak agar Cabdin Pendidikan Aceh Singkil segera menhentikan kebisuannya dan duduk bersama dengan Pemkab Aceh Singkil serta Dishub untuk merumuskan solusi jika situasi darurat.
Sikap “cuci tangan” dinilai tidak lagi relevan di tengah risiko keselamatan yang dihadapi para pelajar setiap harinya.
“Masyarakat butuh kepastian, bukan saling lempar tanggung jawab.
Cabdin harus hadir menunjukkan kepedulian nyata, bukan sekadar menjadi penonton saat siswa-siswa SMA/SMK dan MAN terpaksa mengambil risiko jalan kaki di jalan raya,” tutup Suhermi.
Hingga berita ini diturunkan Media ini belum dapat menghubungi Ka. Cabdin Pendidikan (*)
About the Author
